Epidemiolog Ingatkan Soal Vaksin Palsu, Swasta Sebaiknya Beli Lewat Pemerintah
Ahli epidemiologi dari Universitas Indonesia Tri Yunis Miko Wahyono mengatakan pemerintah harus memastikan keaslian dan keamanan vaksin Covid-19 yang digunakan di Tanah Air untuk menghindari vaksin palsu.
Ahli epidemiologi dari Universitas Indonesia Tri Yunis Miko Wahyono mengatakan pemerintah harus memastikan keaslian dan keamanan vaksin Covid-19 yang digunakan di Tanah Air untuk menghindari vaksin palsu.
"Kalau ada vaksin yang mau diedarkan di Tanah Air ini harus lewat BPOM. Jadi jangan sampai kayak dulu vaksin dibeli seenaknya saja oleh swasta kemudian B to B (business to business), tidak tahunya banyak vaksin palsu. Kita sudah punya pengalaman tentang itu. Jadi semua harus lewat BPOM untuk izin edarnya," kata Yunis dikutip dari Antara, Jumat (19/3).
-
Kapan peningkatan kasus Covid-19 terjadi di Jakarta? Adapun kasus positif Covid-19 pada 27 November sampai 3 Desember mengalami kenaikan sebanyak 30 persen dibanding pekan sebelumnya, yaitu pada 20-26 November.
-
Apa yang terjadi pada kasus Covid-19 di Jakarta menjelang Nataru? Kasus Covid-19 meningkat di Ibu Kota menjelang Natal 2023 dan Tahun Baru 2024.
-
Bagaimana peningkatan kasus Covid-19 di Jakarta menjelang Nataru? Peningkatan kasus Covis-19 di DKI Jakarta aman dan sangat terkendali. Tidak ada kenaikan bermakna angka perawatan rumah sakit juga.
-
Kapan virus corona ditemukan? Virus virus adalah sekelompok virus yang meliputi SARS-CoV (virus korona sindrom pernafasan akut parah), MERS-CoV (sindrom pernapasan Timur Tengah coronavirus) dan SARS-CoV-2, yang menyebabkan Covid-19.
-
Apa yang menjadi tanda awal mula pandemi Covid-19 di Indonesia? Pada tanggal 2 Maret 2020, Indonesia melaporkan kasus pertama virus Covid-19, menandai awal dari pandemi yang memengaruhi seluruh masyarakat.
-
Kapan kasus Covid-19 pertama di Indonesia diumumkan? Presiden Jokowi mengumumkan hal ini pada 2 Maret 2020, sebagai kasus Covid-19 pertama di Indonesia.
Yunis mengatakan pengadaan atau pembelian vaksin harus mengikutsertakan keterlibatan pemerintah sehingga swasta tidak serta merta membeli sendiri tanpa campur tangan pemerintah untuk pengadaan vaksin gotong royong. Itu penting untuk mencegah masuknya vaksin palsu di Tanah Air.
Semua vaksin yang digunakan di Tanah Air harus lulus izin penggunaan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
"Kalau bisa jangan beli sendiri B to B, jadi harus lewat pemerintah. Jadi belinya kalau bisa pemerintah ikut campur tangan, kalau tidak, vaksin palsu itu akan ikut terambil oleh swasta," tutur Yunis.
Untuk itu, pembelian vaksin dari luar negeri memang harus dicermati dengan baik dalam rangka menghindari masuknya vaksin palsu ke Indonesia.
Sebelumnya, terkait penemuan sindikat vaksin palsu yang berada di China dan Afrika Selatan, Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan hingga saat ini sindikat vaksin palsu tidak ada di Indonesia.
"Sampai saat ini, sindikat semacam itu tidak ditemukan di Indonesia. Semua pengadaan vaksin dilakukan melalui skema G to G (government to government) sehingga terjamin keaslian vaksinnya," ujarnya.
Wiku menuturkan pembelian vaksin Covid-19 oleh pemerintah dilakukan dengan skema pemerintah ke pemerintah (government to government) untuk menjamin keaslian vaksin.
Baca juga:
Kemenkes Targetkan Vaksinasi 57.630 Lansia Calon Haji Hingga Akhir Maret 2021
Pemulung Lansia Ber-KTP DKI Ikut Vaksinasi Covid-19 di Menteng
Bangkitkan Sektor Pariwisata di Bali, Kapolri Instruksikan Vaksinasi Dikeroyok
Jokowi Harap Daerah Lain Tiru Model Vaksinasi Drive Thru di Kota Bogor
Satgas: Sertifikat Vaksin Covid-19 Jadi Syarat Perjalanan Masih Wacana