Fadli Zon desak Jokowi copot Menkumham Yasonna Laoly
Keputusan Menkumham Yasonna Loly adalah salah satu bentuk 'abuse of power'.
Rapat Koalisi Merah Putih di rumah Ketua Umum PPP Djan Faridz malam ini membahas keputusan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengesahkan kepengurusan Agung Laksono. Mereka menilai keputusan tersebut salah satu bentuk 'abuse of power'.
Wakil Ketua DPR dari Partai Gerindra Fadli Zon pun mendesak Presiden Joko Widodo untuk bersikap atas hal tersebut.
"Saya kira presiden perlu memberikan statemen apakah keputusan Menkumham adalah keputusan yang diketahui pemerintah. Apakah presiden seorang presiden atau suruhan partai. Jelas ini mengkhianati kita," ujar Fadli Zon usai rapat KMP di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (23/3).
Fadli mengatakan jika keputusan Yasonna tersebut betul-betul bertentangan dengan pemerintahan, seharusnya Presiden Jokowi memberikan sanksi yang tegas. Bahkan, kata Fadli, bisa dengan pencopotan Yasonna sebagai Menkumham.
"Dia tahu apa yang terjadai tetap menggunakan kekuasaan untuk kepentingan politik. Kalau memang itu tidak sejalan dengan Presiden harus copot Laoly," ujarnya.
Fadli mengamini dengan adanya keputusan itu pemerintahan menjadi terganggu. Jika kondisi ini terus demikian, maka stabilitas ekonomi pun juga terganggu.
"DPR tidak akan terganggu. Tapi kinerja pemerintah terganggu. Benahi saja masalah ekonomi yang sudah makin larut ini. Sebentar lagi saya kira kita akan ada gerakan massal. Oleh karena itu politik harus distabilkan," ujar Fadli.
Idrus Marham menambahkan keputusan Menkumham Yasonna terkait kisruh Golkar tidak membuat pencerahan di kedua kubu. Justru keputusannya itu, kata Idrus, semakin memperburuk kondisi Golkar.
"Keputusan yang diambil tidak memberikan pencerahan. Kalau seperti ini langkah yang diambil menkum ham bukan menyelesaikan masalah tapi membuat masalah baru. Ini yang jadi persoalan. Kalau ini yang di cederai," ujarnya.
Malam ini Koalisi Merah Putih (KMP) menggelar rapat di kediaman Ketua Umum PPP versi Muktamar Jakarta Djan Faridz. Dalam pertemuan itu, hadir seluruh petinggi parpol termasuk Ketum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketum Golkar Aburizal Bakrie (Ical).
Baca juga:
Fahri heran Menkum HAM buru-buru sahkan Golkar kubu Agung
Palsukan dokumen Munas Ancol, 2 loyalis Agung di Papua dipolisikan
Kalahkan Ical, Agung Laksono cs pesta semalam suntuk di DPP Golkar
Ruwatan Golkar, Agung Laksono main wayang kulit bareng Ki Manteb
Hasil rapat KMP: Menkum HAM Yasonna Laoly abuse of power
Aksi Golkar kubu Agung kuasai fraksi hingga copot loyalis Ical
-
Kapan Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
-
Kenapa Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
-
Siapa yang mengucapkan terima kasih kepada Partai Golkar? Presiden terpilih periode 2024-2029 sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, mengucapkan terima kasih kepada Partai Golkar atas kerja keras memenangkan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.
-
Kapan Partai Golkar memutuskan mengusung Gibran? Keputusan diambil dalam Rapimnas Golkar pada Sabtu (21/10).
-
Siapa yang menyesali kericuhan di diskusi Generasi Muda Partai Golkar? Ketua Umum PP Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Ilham Permana menyesali atas insiden kericuhan saat diskusi yang mengatasnamakan Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) ladi Restoran Pulau Dua, Senayan, Jakarta, Rabu (26/7/2023).
-
Bagaimana seharusnya kegiatan kepemudaan Partai Golkar dilakukan? Ilham menambahkan, acara diskusi merupakan jiwa kader Golkar di semua tingkatan. Ia mengapresiasi kegiatan diskusi yang digelar oleh para pemuda Partai Golkar. Namun, Ilham mengingatkan, setiap kegiatan kepemudaan Partai Golkar seharusnya diketahui dan mendapatkan izin dari pengurus DPP Partai Golkar.