Fadli Zon minta Anies salurkan eks pegawai Alexis ke tempat produktif

Tidak diperpanjangnya izin Hotel Alexis membuat sekitar 1.000 pegawai terancam dirumahkan. Wakil Ketua DPR Fadli Zon meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memikirkan nasib mantan pekerja Hotel Alexis.

Tidak diperpanjangnya izin Hotel Alexis membuat sekitar 1.000 pegawai terancam dirumahkan. Wakil Ketua DPR Fadli Zon meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memikirkan nasib mantan pekerja Hotel Alexis.

"Sekarang bagaimana pekerja atau karyawan bisa juga mendapatkan kejelasan status pekerjaan mereka," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/11).

Fadli menyarankan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno menyalurkan mantan pegawai Hotel Alexis ke tempat yang produktif.

"Bisa disalurkan ke tempat produktif, bisa bekerja di restoran atau tempat-tempat lain yang memang keahlian mereka," jelasnya.

Penutupan Hotel Alexis, kata Fadli, merupakan bukti Anies-Sandi memenuhi janji kampanye saat Pilgub Jakarta 2017 lalu. "Menurut saya kita harus belajar mematuhi hukum, aturan main, jangan pakai pendekatan kekuasaan dan beking untuk melanggar peraturan yang ada," tukasnya.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menolak permohonan tanda daftar usaha pariwisata (TDUP) baru yang diajukan Hotel Alexis dan Griya Pijat Alexis. Akibatnya, Alexis harus menutup usahanya.

Legal & Corporate Affair Alexis Group, Lina Novita mengatakan, Alexis total memiliki 1.000 orang pegawai. Dari jumlah tersebut 600 orang merupakan pegawai tetap dan sisanya 400 orang adalah pegawai lepas.

Pihaknya membantah mempekerjakan pekerja asing sebagai karyawan maupun terapis. "Tak benar. Kalau ada event orang asing ngadain acara, itu dari mereka. Kami kan membuka, kalau ngadain acara, silakan," kata Lina dalam jumpa pers di Hotel Alexis, Jakarta, Selasa (31/10).

Sementara itu, Legal & Corporate Affair Alexis Group, M Fajri menyatakan dari 1.000 pegawai itu 150 orang di antaranya merupakan pegawai hotel dan pijat di Alexis. "Kami tak batasi siapapun beraktivitas, kalau ada anak bangsa atau siapapun yang beraktivitas, kita tak bisa batasi. Kalau jumlah karyawan untuk pijat dan hotel itu 150," katanya.