Fahri Hamzah sebut di Kementerian Desa banyak isu & tak beres

Perlu pengawasan yang tidak main-main dalam penyaluran dana desa.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menduga Kementerian Desa, Percepatan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) tidak transparan dalam melakukan rekrutmen petugas pendamping dana desa.

"Di Kementerian Desa ini banyak isu. Banyak rumor, kalau sampai ada yang demo itu berarti ada yang tak beres kan di dalam pengaturan dan pengelolaan," ujar Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/3).

Anggaran dana Desa tahun ini meningkat dua kali lipat dibandingkan sebelumnya. Tahun lalu anggaran dana desa hanya sebesar Rp 20,7 triliun sedangkan tahun ini menjadi Rp 46,98 triliun. Karena itu, kata Fahri, perlu pengawasan yang tidak main-main penyaluran dana desa itu di dalam kementerian yang dipimpin Marwan jafar tersebut.

"Nah, ini kan uang. Pasti muncul kantong-kantong konsultan, pengawas. Makanya muncul isu politis yang katanya rekruitmennya dari parpol dan sebagainya. Tolonglah ini dijelaskan oleh Menteri Desa pastikan ini tak ada politik, tak main-main," tuturnya. ‎

Fahri menyindir Marwan Jafar agar tidak melempar bom waktu. Dia berharap Marwan tak terseret kasus ini. ‎

"Jangan menebar jemari kering, jangan melempar bom waktu, antisipasi dan selesaikan secara baik. Kita tak boleh tiba-tiba kayak kemarin itu (demo taksi), masalah pelayan publik terganggu. Jadi, tolong Pak Marwan kawan saya, jangan sampai kena ya kasus ini, jadi harus antisipatif persoalan ini," pungkasnya.