FOTO: "Grebek Pasar" Bulog di Klender, Budi Waseso: Stok Beras Sangat Aman Ada 1,6 Juta Ton

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso (Buwas) melakukan "Grebek Pasar" untuk memantau ketersediaan stok beras di Pasar Perumnas Klender, Jakarta Timur, Senin (28/8/2023).

Grebek pasar ini dilakukannya di tengah lonjakan harga beras dimana harga medium naik Rp40 ke Rp 12.210 per Kg dan beras premium naik Rp20 ke Rp 13.880 per Kg.

Budi Waseso mengatakan, "Grebek Pasar" merupakan bagian untuk memantau kelancaran Gerakan atau Siap Jaga Harga Pasar (SIGAP SPHP) dengan SPHP dan memastikan beras SPHP tersedia sepanjang tahun.

Penyaluran beras SPHP yang sudah berjalan mulai awal tahun ini akan dimassive-kan melalui para pedagang pengecer, untuk itu pihaknya perlu lihat langsung dan memastikan program ini berjalan tepat sasaran.

Dari awal tahun 2023 hingga hari ini Bulog sudah mengeluarkan sebanyak 723 ribu ton beras SPHP di seluruh Indonesia.

Tak hanya itu, pihaknya juga sudah mengeluarkan instruksi ke seluruh jajaran bahwa Gerakan SIGAP SPHP ini harus berjalan lancar sepanjang tahun.

Buwas menyakini kepada seluruh masyarakat untuk tidak khawatir terhadap stock beras, karena pihaknya sudah memiliki stok yang sangat aman.

"Kami pantau secara terus menerus situasi sekarang ini dan dengan kekuatan stok cadangan beras pemerintah yang dikuasai Bulog saat ini sebanyak 1,6 juta ton maka kami yakinkan kepada seluruh masyarakat untuk tidak perlu khawatir karena Bulog memiliki stok yang sangat aman untuk kebutuhan stabilisasi harga beras sepanjang tahun,"

kata Buwas, di Klender, Jakarta, Senin (28/8/2023).

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas/NFA) Arief Prasetyo Adi memastikan cadangan beras pemerintah dalam kondisi aman. Menyusul Bulog sudah menguasai sekitar 1,6 juta ton beras.

Arief mengatakan untuk meredam kenaikan harga beras, pihaknya terus menggencarkan Gerakan Pangan Murah (GPM) di seluruh daerah dan secara rutin bersama Kementerian Dalam Negeri beserta K/L lainnya melakukan rapat koordinasi yang dihadiri oleh Gubernur dan Bupati/Walikota dalam rangka monitoring perkembangan inflasi pangan di seluruh wilayah.

Selain itu, demi menjaga daya beli masyarakat berpendapatan rendah, Pemerintah juga akan mengeluarkan bantuan beras kepada 21,353 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tersebar di seluruh provinsi.