Ganjar: TNI dan warga harus duduk bersama selesaikan soal urut sewu

Dia juga menagih mahasiswa yang pernah mengaku memiliki dokumen sertifikat tanah warga Urut Sewu.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta TNI dan warga perlu duduk bersama untuk menyelesaikan permasalahan terkait dengan kepemilikan sekaligus penggunaan lahan di kawasan Urut Sewu, Kabupaten Kebumen.

"Solusi yang bisa dilakukan dalam waktu dekat adalah kedua belah pihak (TNI-warga) duduk bersama dengan membawa bukti kepemilikan tanah, kemudian data-data dari masing-masing pihak itu diverifikasi bersama," kata Ganjar di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Minggu (23/8).

Menurut Ganjar, jika kedua belah pihak yang berseteru itu sama-sama tidak mempunyai bukti kepemilikan yang kuat dan sah, maka akan diambil keputusan politik mengenai peruntukan tanah di kawasan Urut Sewu.

"Sebelumnya saya sudah memfasilitasi tapi belum ada yang mau untuk duduk bersama dan saya juga pernah meminta kalau eskalasi keamanannya meningkat, semua pihak menahan diri, bikin 'status quo'," ujarnya dikutip Antara.

Selanjutnya, kata Ganjar, salah satu skema penyelesaian adalah pemerintah harus menentukan peruntukan tanah di kawasan Urut Sewu, apakah untuk TNI atau warga.

"Kalau tanah di kawasan Urut Sewu itu untuk TNI ya rakyat disuruh pergi, bagaimana caranya? Ya dengan redistribusi tanah," katanya.

Hal tersebut disampaikan Ganjar usai menemui para pendemo yang berunjuk rasa di depan auditorium Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto terkait dengan terjadinya bentrokan antara TNI dengan warga di kawasan Urut Sewu, Kebumen.

Pada pertemuan kedua kalinya itu, Ganjar menagih janji para pendemo yang sebelumnya mengaku mempunyai data-data kepemilikan tanah yang dimiliki warga, namun justru menyerahkan surat yang mengecam kekerasan TNI terhadap warga Urut Sewu.

"Yang saya minta data kepemilikan sehingga saya bisa selesaikan secara substansial, tidak hanya kasus kekerasan yang dilakukan TNI saja," ujar Ganjar di hadapan para pendemo.

Menanggapi hal tersebut, para pendemo mengatakan bahwa yang mempunyai bukti kepemilikan adalah Badan Pertanahan Nasional.

"Pemerintah seharusnya sudah punya data itu, kami hanya mahasiswa," teriak salah seorang pendemo.