Gerindra: Corby bebas, grasi presiden ke depan harus diperketat

Bebasnya Corby diharapkan tak membuat masyarakat memandang enteng hukum di Indonesia.

Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Martin Hutabarat menilai narkoba adalah masalah yang serius. Karenanya, dia berharap pembebasan bersyarat Schapelle Leigh Corby tidak membuat masyarakat berpikir melanggar hukum adalah hal biasa karena pasti akan diampuni.

"Persoalan narkoba merupakan masalah yang serius. Jangan sampai ke depannya penyalahgunaan narkoba meluas karena masyarakat menganggap nantinya para pelanggar hukum akan diberi pengampunan. Nantinya akan semakin banyak pelanggar hukum yang meminta grasi, hal ini tentunya harus dihindari," ujar Martin dalam pesan singkat yang diterima merdeka.com, Rabu (12/2).

Anggota Komisi III DPR itu mengakui pemberian grasi adalah hak prerogatif presiden dan harus dihargai. Namun, pemberian grasi ke depannya harus diperketat.

"Grasi memang hak presiden atas pertimbangan-pertimbangan. Tapi ke depan pemberian grasi memang perlu diperketat," kata Martin.

Martin mengatakan, presiden harus lebih selektif dalam memberikan grasi terhadap pelaku kejahatan dalam kasus korupsi, narkoba dan terorisme. Oleh karena itu, ke depannya pemimpin bangsa harus dapat lebih tegas dalam menentukan kebijakan-kebijakan terkait dengan grasi dan pengurangan hukuman lainnya.

"Jangan sampai pemberian grasi menimbulkan kesan bahwa seseorang bisa bebas melakukan tindak pelanggaran hukum di Indonesia," tandasnya.