Gerindra Pede Kesaksian Menteri Jokowi di Sidang Sengketa Pilpres Bongkar Fitnah Kecurangan Prabowo-Gibran
Gerindra justru optimis kesaksian empat menteri tersebut akan secara langsung membantah tudingan kecurangan dilakukan Prabowo-Gibran.
Gerindra justru optimis kesaksian empat menteri tersebut akan secara langsung membantah tudingan kecurangan dilakukan Prabowo-Gibran.
Gerindra Pede Kesaksian Menteri Jokowi di Sidang Sengketa Pilpres Bongkar Fitnah Kecurangan Prabowo-Gibran
Partai Gerindra berharap kesaksian menteri Kabinet Indonesia Maju dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), dapat membongkar tuduhan kecurangan dilakukan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Empat menteri Kabinet Indonesia Maju yakni adalah Menko PMK Muhadjir Effendi, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, dan Mensos Tri Rismaharini diundang majelis hakim MK untuk bersaksi dalam sidang sengketa Pilpres 2024 pada Jumat (5/4).
"Nggak salah aja, enggak apa-apa, enggak ada masalah kan memberikan keterangan pada berbagai saksi atau ahli, tentunya penting menteri-menteri ini memberikan keterangan supaya terbongkar semua itu fitnah-fitnah keji terhadap paslon 02," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman di gedung DPR, Jakarta, Kamis (4/4).
Gerindra justru optimis kesaksian empat menteri tersebut akan secara langsung membantah tudingan kecurangan dilakukan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Kesaksian Menteri Bantah Tudingan Kecurangan
"Nggak ada kami memanfaatkan Kementerian, bansos, apalagi tidak ada juga persoalan ketidakabsahan cawapres. Jadi dengan dihadiri empat menteri itu semua hoaks, semua dusta, pasti akan terklarifikasi terbantahkan dengan kehadiran empat menteri itu," kata Habiburokhman.
Mahkamah Konstitusi (MK) mengundang empat Menteri Kabinet Indonesia Maju dalam sidang lanjutan perkara hasil Pilpres 2024 pada Jumat (5/4).
Keempat menteri tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia Muhadjir Effendi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
Ketua MK Suhartoyo mengatakan, tujuan pemanggilan empat menteri itu untuk mengakomodir kepentingan hakim dalam jalannya sidang PHPU yang akan datang.
"Sebagaimana diskusi (Rapat Permusyawaratan Hakim/RPH), universalnya kan badan peradilan yang sifatnya inter parties (mengikat para pihak) itu, kemudian nuansanya menjadi keberpihakan kalau mengakomodir pembuktian-pembuktian yang diminta oleh salah satu pihak. Jadi, ini semata-mata untuk kepentingan para hakim," kata Suhartoyo dalam sidang kedua sengketa Pilpres 2024 di gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (1/4) lalu.
