Rupiah Anjlok, Pemerintah Tetap Pede Daya Beli Masyarakat Bisa Naik Lewat 3 Program Ini
Tiga program belanja yang digagas pelaku usaha dan Pemerintah di akhir tahun 2024 bisa mendongkrak daya beli masyarakat.
Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto berharap tiga program belanja yang digagas pelaku usaha dan Pemerintah di akhir tahun 2024 bisa mendongkrak daya beli masyarakat yang tengah merosot di tengah pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika.
Airlanggar berharap tiga program Hari Belanja online Nasional (Harbolnas) dan Beli Indonesia Aja (BINA) yang telah diluncurkan sebelumnya dan yang baru diluncurkan Every Purchase Is Cheap Price (EPIC) ini dapat menghemat devisa belanja hingga Rp80 triliun.
"Tiga program telah diluncurkan dan mudah-mudahan dengan rangkaian kegiatan ini daya beli kita bisa terdongkrak. Apalagi kalau ibu-ibu dikasih diskon, pasti menarik," terang Airlangga Hartarto di Tangerang, Minggu (22/12).
Menurut Airlangga, melalui program Harbolnas saja, kegiatan belanja online tersebut berkontribusi terhadap perdagangan nasional senilai Rp40 triliun atau sesuai target Kementerian Perdagangan RI dan program BINA targetnya Rp25 triliun dan ritel per harinya mencapai Rp1,2 triliun.
"Jadi kalau 10 persen Rp12 triliun ditambah delapan sebagai target nasional menjadi Rp14 triliun. Maka dihitung dalam satu bulan ini ditambah program itu bisa dapat Rp80 triliun," ucap dia.
Dari Rp80 triliun tersebut Airlangga, mengaku bila dikonversi ke dollar Amerika, maka sekitar USD5 miliar. Berarti 5 miliar dollar USA ini adalah penghematan devisa belanja di Indonesia saja.
"Jadi ini yang program Pak Menteri Perdagangan yang harus kita dukung," ucapnya.
Klarifikasi Pemerintah PPN 12 Persen Sasar Kebutuhan Pangan
Dia juga meluruskan terkait penerapan PPN 12 persen yang tidak terdampak terhadap urusan bahan pokok termasuk turunannya.
“Jadi turunan tepung terigu, turunan MinyaKita, turunan gula dan payment system tidak berpajak. Sekali lagi payment system, hari ini rame QRIS. Itu juga tidak dikenakan PPN, jadi KRIS tidak ada PPN sama seperti debt card transaksi yang lain," ucapnya.
Dia menegskan apalagi bila sektor transportasi, kesehatan dan pendidikan itu tanpa PPN semua. Kecuali yang khusus dan nanti yang ditentukan.
"Jadi bayar tol pun tidak kena PPN. Jadi inikan namanya usaha menggoreng-goreng, walaupun di sini saya nggak lihat ada gorengan, tetapi di teman-teman wartawan belakang nih goreng-gorengannya," ucap Airlangga.
