Airlangga Hartarto

Program ini mencakup berbagai produk, termasuk dari UMKM, dalam total penawaran yang ada.

Program EPIC Sale didorong untuk mengundang masyarakat untuk belanja lebih giat lagi.

Sektor pariwisata Indonesia diharapkan bisa mengejar ketertinggalan dari Thailand dan negara-negara lainnya.

Pemerintah saat ini tengah mematangkan kebijakan fiskal yang berkaitan dengan PPN 12 persen.

Pemerintah Indonesia semakin berkomitmen untuk mempercepat transisi menuju penggunaan kendaraan listrik (EV).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia, Airlangga Hartarto, turut serta dalam acara Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2024.

Cak Imin mengatakan banyaknya pengeluaran di Kementerian Pemerdayaaan Masyarakat.

Airlangga menjelaskan, rapat di akhir pekan ini diadakan sebagai upaya dalam meningkatkan koordinasi kebijakan sekaligus konsolidasi berbagai program.

Presiden Prabowo Subianto menugaskan Kembali Airlangga Hartarto sebagai Menteri Koordinator Perekonomian di Kabinet Merah Putih.

Presiden RI Prabowo Subianto menunjuk lagi Airlangga Hartarto menjadi Menko Perekonomian.

Masih banyak nama yang lebih kompeten daripada Tommy Djiwandono untuk menggantikan Sri Mulyani.

Partai Golkar berikan ucapan belasungkawa kepada seorang kader terbaiknya yang tutup usia, Chairuman Harahap.

Kinerja sektor logistik Indonesia kalah dari negara tetangga, meski pemerintah sudah mendorong perluasan digitalisasi sektor ini secara menyeluruh.

Salah satunya adalah wilayah Kepulauan Riau (Kepri) sebagai provinsi yang memiliki KEK terbanyak di Indonesia.

Pengeluaran terbesar kelas menengah umumnya berasal dari sektor makanan, diikuti oleh perumahan, kesehatan, pendidikan, dan hiburan.

Salah satu tradisi yang masih terus terselenggara yakni tradisi Penyebaran Apem Yaa Qawiyyu yang sarat dengan kearifan lokal.

Hal itu ia ungkapkan sebagai tanggapan terhadap pernyataan Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil.

Terkait adanya isu pemanggilan Airlangga oleh Kejaksaan Agung, Agus Gumiwang mengaku belum menerima kabar pasti.

Isu ini sudah berkembang menyusul perkembangan kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah (CPO) dan produk turunan tahun 2021

Surat tersebut bahkan sudah ditanda tangani oleh tujuh kader Partai Golkar.