Airlangga Hartarto Sarankan Produk Mobil Hybrid Dibuat Lebih Dahulu sebelum Membahas Insentifnya
Menteri Airlangga Hartarto, menekankan bahwa pabrikan atau agen pemegang merek (APM) seharusnya memprioritaskan peluncuran mobil hybrid mereka.
Perbincangan mengenai insentif untuk mobil hybrid masih menjadi topik hangat. Informasi terbaru mengungkapkan bahwa subsidi untuk kendaraan yang mengandalkan mesin bensin dan baterai tersebut direncanakan mulai diluncurkan pada 2025.
Namun, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menekankan bahwa para produsen atau agen pemegang merek (APM) harus terlebih dahulu memproduksi atau meluncurkan mobil hybrid mereka.
"Yang penting bikin dulu, jangan nanya insentif mulu. Negara butuh pendapatan," ungkap Airlangga saat menghadiri acara GJAW 2024 di ICE, BSD, Tangerang, baru-baru ini.
Airlangga melanjutkan bahwa pemerintah telah memberikan berbagai fasilitas untuk mendukung industri otomotif, termasuk Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk mobil listrik berbasis baterai.
Mengenai insentif untuk kendaraan listrik atau EV pada tahun depan, hal ini masih dalam tahap pembahasan, termasuk untuk mobil hybrid.
"Nanti kita bahas, kita belum bahas termasuk yang listrik (insentif untuk tahun depan)," tegasnya.
Selain itu, laporan dari Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional pada 2025 diperkirakan akan berada pada tingkat yang baik, dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dapat tercapai. Dengan situasi saat ini, muncul pertanyaan apakah industri otomotif memerlukan insentif tambahan.
"Kalau untuk otomotif, kelihatannya kita lagi lihat realisasi dari insentif itu masih terbatas. Sehingga, tentu bagi EV, harganya harus lebih bersaing dulu, karena kalau base price-nya tidak bisa bersaing, konsumen belum memilih," pungkasnya.
Insentif Hybrid akan diluncurkan dalam waktu dekat
Sebelumnya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan bahwa pemerintah sedang menyiapkan insentif untuk kendaraan hybrid di Indonesia. Pernyataan ini disampaikan saat acara pembukaan GJAW 2024, beberapa waktu lalu.
"Insentif untuk hybrid juga salah satu yang kita sudah usulkan dan dalam waktu dekat akan dibahas, nanti dikoordinasikan Kemenko Ekon (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian). Sudah kami siapkan, bukan hanya untuk EV (kendaraan listrik) tetapi juga untuk hybrid," ucap Agus.
Rencana ini merupakan kelanjutan dari program Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) yang telah dilaksanakan selama masa pandemi COVID-19. Program ini terbukti efektif dalam mengurangi tekanan pada sektor otomotif dan menjaga volume penjualan kendaraan.
"Insya Allah dalam waktu dekat akan diputuskan oleh pemerintah terhadap program insentif dan stimulus untuk sektor industri otomotif," tambah Agus.
Meskipun rincian lengkapnya belum diungkapkan, insentif untuk mobil hybrid ini direncanakan mulai berlaku pada awal tahun 2025. "Soon, saya bisa katakan dan yakin soon. Kalau kita sudah sepakat within internal pemerintah, saya kira bisa bergulir secara efektifnya itu early next year. Kita upayakan bahwa pemerintah konsepnya sudah siap tahun ini," jelas Agus.
Infografis Menyambut Era Mobil Listrik di Indonesia
