Gerindra tak masalah Budi Gunawan jadi Kepala BIN

Soal rumor penunjukan Budi Gunawan untuk 'menjinakkan' PDIP dalam pencalonan Ahok di Pilgub DKI, Martin tak mau komentar

Pernyataan dua anggota Komisi I DPR ini boleh jadi sinyal bakal mulusnya langkah Budi Gunawan menjadi Kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Mereka tidak mempersoalkan kebijakan Presiden Jokowi menunjuknya sebagai pengganti Sutiyoso.

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Gerindra, Martin Hutabarat, menyatakan mereka tidak mempersoalkan penunjukan Budi Gunawan sebagai Kepala BIN. Alasannya, kebijakan itu merupakan kewenangan Presiden Jokowi.

"Kalau Presiden merasa ini (Budi Gunawan) yang terbaik, biasanya kita tidak banyak mempersoalkan. Berbeda dengan jabatan lain, karena Kepala BIN ini untuk operasi intelijen, jadi harus dipercaya presiden," kata Martin di Medan, Jumat (2/9).

Menurutnya, Komisi I biasanya tidak mempersoalkan sosok yang dipercaya presiden jika rekam jejaknya jelas dan latar belakangnya tidak banyak dipersoalkan. "Dia (Budi Gunawan) sudah pernah Wakapolri, dulu Sutanto juga Kapolda Sumut juga jadi Kepala BIN," sebutnya.

Bahkan, lanjut Martin, dalam rapat dengan BIN terkait RUU Pemberantasan Terorisme belum lama ini, mereka sudah menanyakan kemungkinan Kepala BIN bukan dari TNI. "Di sana (BIN) kebanyakan TNI karena selama ini intelijen itu jaringan TNI-nya jalan. Saya tanya kepada mereka (BIN), kalau lusa tidak dari TNI bagaimana, mereka bilang siap, karena mereka sudah memiliki sistem, siapa pun yang ditaruh tidak masalah. Sikap kita juga begitu. Yang utama dia dipercaya Presiden untuk membantu beliau memberi gambaran, sehingga saat ada putusan, beliau yakin," sebut Martin.

Saat disinggung soal kegaduhan ketika pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri beberapa waktu lalu, Martin menyatakan jabatan Kepala BIN berbeda dengan Kapolri. Kapolri memimpin 440 ribu anak buah dan selalu dilihat masyarakat, sedangkan BIN memiliki operasi tertutup.

Mengenai potensi penyalahgunaan kekuasaan dalam operasi tertutup ini, Martin tidak dapat menjawabnya. Kata dia, Presiden yang lebih tepat menjawabnya.

"(Kemungkinan sakit hati soal yang lalu) ini harus tanya ke beliau...ini dulu yang mencalonkan dan mencabut Presiden... sekarang dia yang calonkan berarti dia percaya. Kau saya komentari padahal Presiden inginkan dia, nggak tepat juga," sebut Martin.

Mengenai rumor penunjukan Budi Gunawan untuk 'menjinakkan' PDIP dalam pencalonan Ahok di Pilgub DKI, Martin tidak bisa mengomentarinya. "Kalau itu tanya ke PDIP," katanya sambil tertawa.

Sementara itu, anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDIP, Effendi Simbolon, yang hadir bersama Martin, enggan memberi waktu pada wartawan untuk mewawancarainya.

Sebelumnya, anggota Komisi I DPR dari Fraksi Hanura, M Arif Suditomo, juga menyatakan penunjukan Kepala BIN memang wewenang Presiden. Dia menyatakan Fraksinya mendukung penuh langkah Presiden Jokowi menunjuk Budi Gunawan sebagai Kepala BIN. Menurutnya, rekam jejak Budi Gunawan di kepolisian sudah cukup mumpuni. "Kami dari Fraksi Hanura sudah solid mendukung penunjukan Budi Gunawan sebagai Kepala BIN," ucapnya.

Terkait polemik yang terjadi sehingga Budi Gunawan batal menjadi Kapolri, Arif juga menilai pencalonan kali ini tidak sama. Alasannya, organisasi dan tantangan tugasnya juga berbeda. "Salah satu hal yang kami garis bawahi dalam menjawab tantangan zaman sebagai Kepala BIN adalah memperhatikan hal-hal yang sifatnya ancaman proxy war. Ini wajib jadi salah satu fokus beliau," sebut Arif.

Mengenai rumor penunjukan Budi Gunawan terkait dengan Pilgub DKI, Arif percaya ada hitungan dalam semua kebijakan. "Kami percaya semua hal terjadi karena ada sebab dan ada hal-hal yang pada dasarnya mewarnai perhitungan-perhitungan yang baik untuk bangsa ini di kemudian hari. Saya berpikir Presiden pasti telah memperhitungkan berbagai implikasi, konsekuensi dan juga hal-hal yg nanti akan bisa kita pantau bersama atas kinerja beliau," sebut Arif.