Gus Halim Jawab soal Jatah Kursi Menteri PKB di Kabinet Prabowo
Pihaknya juga mengaku bahwa soal menteri, PKB tidak perlu berharap dapat berapa menteri
Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Halim Iskandar atau Gus Halim merespons, terkait berapa banyak PKB akan mendapatkan jatah menteri dalam pemerintahan baru Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Abdul Halim yang merupakan kakak kandung dari Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengatakan, kalau soal jatah menteri itu adalah hak prerogatif presiden terpilih Prabowo Subianto.
- Berakhirnya Karir Singkat Gus Miftah di Kabinet Prabowo Usai Hina Penjual Es Teh
- Soal Jatah Kursi Menteri, Sekjen PBNU Gus Ipul Serahkan ke Prabowo
- Kelakar Gus Miftah Saat Ceramah Bukber di Istana: Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, Tapi Lucu
- Golkar Minta Jatah 5 Kursi di Kabinet Prabowo, Budi Arie: Itu Hak Partai, Tapi Hormatilah Kita Masih Jadi Menteri
"Itu kewenangan mutlak hak prerogatif presiden. Tetapi, bahwa menjadi sebuah keniscayaan buat PKB untuk mendukung pemerintah. Karena tujuan utama pemerintah adalah kesejahteraan rakyat," kata dia, usai meresmikan Kantor Dewan Perwakilan Daerah (DPW) PKB Bali yang berlokasi di Jalan Veteran, Desa Dangin Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, pada Sabtu (28/9).
"Maka enggak ada pilihan bagi PKB, karena memang harus bersama-sama mendukung apa pun yang menjadi program pemerintah. Utamanya, yang terkait dengan percepatan peningkatan kesejahteraan Bangsa Indonesia," katanya.
Gus Halim yang juga menjabat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) kembali menegaskan, bahwa soal berapa perkiraan PKB mendapatkan menteri di era kepemimpinan presiden terpilih Prabowo Subianto itu hak prerogatif presiden dan PKB tidak meminta berapa harus mendapatkan menteri.
"Itu prerogatif presiden, kita tidak ikut cawe-cawe, nggak minta berapa, dikasih alhamdulilah, nggak dikasih kita tetap dukung," katanya.
Pihaknya juga mengaku bahwa soal menteri, PKB tidak perlu berharap dapat berapa menteri, karena hal tersebut adalah hak prerogatif presiden terpilih Prabowo Subianto dan bila PKB tidak mendapatkan jatah menteri pun tidak menjadi soal.
"Kita enggak perlu berharap. Namanya hak prerogatif presiden, sudah kita serahkan penuh kepada presiden Pak Prabowo. Monggo kita ikut apa pun yang yang penting target utamanya adalah peningkatan kesejahteraan bangsa Indonesia. (Kalau tidak dapat menteri) nggak apa-apa," ujarnya.
Resmikan DPW PKB Bali
Sementara itu, Abdul Halim Iskandar atau Gus Halim meresmikan Kantor Dewan Perwakilan Daerah (DPW) PKB Bali yang berlokasi di Jalan Veteran, Desa Dangin Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, pada Sabtu (28/9).
Abdul Halim yang juga menjabat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) mengatakan, dengan peresmian Kantor DPW PKB Bali yang baru tentu ada target kedepannya di Pemilu Legislatif di tahun 2029 nantinya.
Target kedepan, ialah kader PKB Bali bisa mendapatkan satu kursi di DPR RI dan juga di DPRD Provinsi Bali dan menambah kursi di DPRD Kabupaten dan Kota di Bali. Karena, PKB Bali saat ini hanya memiliki satu kursi di Kabupaten Jembrana dan satu kursi di Kabupaten Buleleng, Bali.