Hacker Bjorka Kantongi Data NPWP Jokowi hingga Kaesang, Begini Respons Polri
Bjorka diinfokan berhasil meretas enam juta data NIK, NPWP dan data penting lainnya.
Hacker Bjorka kembali berulah dengan melakukan aksi peretasan. Kali ini Bjorka dikabarkan berhasil meretas data NPWP milik Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Dalam unggan akun X @secgron, Bjorka diinfokan berhasil meretas enam juta data NIK, NPWP, alamat, nomor handphone, email dan lain-lain, yang kemudian dijual seharga Rp150 juta. Dalam data tersebut juga termasuk milik Jokowi dan beserta keluarganya.
- Bjorka Retas Data NPWP, Cak Imin Sebut Pembentukan Angkatan Siber Sangat Mendesak
- Ditjen Pajak Tegaskan Tidak Ada Kebocoran Data NPWP Jokowi hingga 6 Juta Wajib Pajak
- VIDEO: Heboh Data NPWP Jokowi, Gibran & Para Menteri Diduga Bocor, Menkeu Bereaksi Tegas
- MenkoPolhukam Ungkap Perintah Jokowi Usai Pusat Data Nasional Diserang Hacker
"NPWP milik Jokowi, Gibran, Kaesang, Menkominfo, Sri Mulyani & menteri lainnya juga dibocorkan di sampel yang diberikan oleh pelaku," tulis akun X tersebut, Selasa (24/9).
Lalu dalam unggahan foto tersebut juga menyebutkan Bjorka yang berhasil meretas data Direktorat Jenderal Perpajakan Kementerian Keuangan. Dia juga menulis pesan dalam bahasa Inggris.
'In the sample you will find personal information about the president of Indonesia and his st***d sons, as well as officials in the Ministry of Finance and other ministers who are also useless'
Menanggapi hal tersebut, Dirtipidsiber Bareskrim Mabes Polri Brigjen Pol Himawan Bayu Aji mengatakan pihaknya bakal menyelidiki kasus kebocoran data NPWP tersebut.
Polri juga bakal berkoodinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk menelusuri dugaan kebocoran data tersebut.
"Kita juga sedang melakukan penyelidikan, apakah ada hubungannya dengan yang ini, itu sedang kita dalami kemudian kita juga menunggu dengan komunikasi dengan BSSN untuk melakukan forensik, seperti apa sih tipikal dan topologinya, itu menjadi suatu hal penting untuk nanti arah penyelidikan," kata Himawan di Bareskrim Mabes Polri, Selasa (24/9).
Himawan mengaku untuk menelusuri dugaan kebocoran data tersebut, pihaknya mau tidak mau harus bekerja sama dengan lembaga dan kementerian terkait.
"Permasalahan di ruang siber, maka harus kerja sama, baik itu dengan kementerian dan lembaga yang berpotensi maupun dengan pemilik data, jadi itu menjadi suatu hal yang penting dan menjadi suatu ekosistem untuk pengungkapan kasus," pungkas dia.