Ikuti arahan Jokowi, BKKBN bentuk program Kampung KB

Program Kampung KB dikemas dengan pendekatan penggarapan KB dari pinggiran, sesuai Nawa Cita.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) merasa Program Keluarga Berencana (KB) Nasional masih belum menunjukkan kinerja dan hasil yang signifikan. Terutama terkait dengan kegiatan-kegiatan KB di lini lapangan yang tampak kurang bergairah.

"Kondisi ini harus menjadi perhatian serius. Ke depan, Program KB harus mampu menjawab masalah dan tantangan ini," kata Kepala BKKBN Surya Chandra dalam keterangannya, Selasa (1/3).

Surya mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga dalam suatu kesempatan pernah mengungkapkan bahwa Program KB tidak lagi bergema dan terdengar gaungnya lagi. Untuk itu, Presiden mengamanatkan kepada BKKBN agar menyusun kemasan program dan kegiatan yang dapat memperkuat percepatan pencapaian sasaran pembangunan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga tahun 2015-2019 sekaligus menjadi ikon BKKBN.

"Hal penting lainnya yang menjadi harapan Presiden adalah agar kemasan program langsung bersentuhan dan memberikan manfaat kepada masyarakat Indonesia di seluruh tingkat wilayah. Presiden mengintruksikan kepada BKKBN untuk merealisasikan Kampung KB di seluruh Indonesia dan untuk tahun 2016 ditargetkan minimal setiap kabupaten/Kota memiliki satu Kampung KB," katanya.

Presiden, lanjutnya, juga meminta pemerintah daerah menjadikan Keluarga Berencana sebagai program prioritas di setiap Kabupaten/Kota di seluruh Tanah Air. Lebih lanjut Kepala BKKBN menjelaskan bahwa Program Kampung KB dikemas dengan pendekatan penggarapan KB dari pinggiran, sesuai Nawa Cita, khususnya cita ketiga, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran.

"Kampung KB merupakan salah satu bentuk/model miniatur pelaksanaan total Program KKBPK secara utuh yang melibatkan seluruh bidang di lingkungan BKKBN dan bersinergi dengan para pemangku kepentingan seperti kementerian/lembaga, pemerintah daerah, mitra kerja, dan instansi terkait sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah," ucapnya.

Kampung KB didesain menjadi model pembangunan terpadu berwawasan kependudukan di level mikro. Karena itu, fokus kampung KB berada di tingkat Rukun Warga (RW) atau lazim disebut kampung. Kampung KB adalah implementasi operasional pengendalian kependudukan, KB, dan pembangunan keluarga yang dikelola dari, oleh, dan untuk masyarakat melalui pemberdayaan serta memberikan kemudahan/akses terhadap masyarakat untuk memperoleh pelayanan khususnya bidang kependudukan, KB, dan pembangunan keluarga (KKBPK).

"Dalam Kampung KB akan terdapat keterpaduan antara Program KKBPK dan sektor terkait secara sistemis dan sistematis. Kegiatan-kegiatan yang ada di dalam Kampung KB antara lain optimalisasi pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak sejak di kandungan sampai seribu hari pertama kehidupan (1.000 HPK); perencanaan kehamilan yang baik sejak pranikah dan selama mengandung; menurunkan angka fertilitas melalui pelayanan KB yang bermutu, merata, dan dapat diakses oleh seluruh keluarga; mengembangkan kualitas keluarga melalui Bina Keluarga Balita Holistik Integratif (BKB-HI), Bina Keluarga Remaja (BKR), Generasi Berencana (GenRe), dan Bina Keluarga Lansia (BKL); persiapan anak usia sekolah melalui integrasi mata pelajaran tentang isu kependudukan; serta merevitalisasi," imbuhnya.

Oleh karena itu pemerintah pusat dalam hal ini BKKBN akan terus mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan sosialisasi dan edukasi Keluarga Berencana. Salah satu daerah yang menyambut ajakan untuk menggaungkan kembali program KB adalah Provinsi Jawa Tengah dengan dilaksanakannya deklarasi Gerakan Ayo Ikut KB yang diselenggarakan pada 25 Februari 2016 di Pendopo Kabupaten Wonosobo.

Dalam deklarasi ini dihadiri oleh Gubernur Jawa Tengah dan seluruh Bupati serta Walikota di Provinsi Jawa Tengah. Dalam sambutannya Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengungkapkan bahwa keseriusan Jawa Tengah dalam mendukung suksesnya program KB didasari bahwa sasaran penurunan angka kematian ibu melahirkan, menurunkan angka kematian bayi dan menurunkan angka kemiskinan akan sulit diwujudkan tanpa didukung oleh keberhasilan program KB.

Di samping itu untuk mendukung revitalisasi Program KB, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mewujudkannya dengan dukungan trend alokasi anggaran untuk penyelenggaraan dan pelayanan KB yang terus meningkat. Bahkan Provinsi Jawa Tengah telah mengawali dengan segera membentuk Kampung KB pasca instruksi Mendagri.

"Yaitu dengan pencanangan Kampung KB tingkat Jawa Tengah di Kabupaten Cilacap dan saat ini dilanjutkan dengan dilakukan deklarasi Gerakan Ayo Ikut KB ini merupakan gerakan masif untuk menggelorakan kembali program KB guna menumbuhkan komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung keberhasilan program KB, yang selanjutnya terwujud pada kegiatan-kegiatan nyata untuk mendorong kesadaran dan kemudahan masyarakat untuk mengakses program KB," ucapnya.

Surya Chandra berharap deklarasi ini merupakan langkah awal yang positif bagi Pembangunan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). Lebih lanjut Surya Chandra berharap komitmen pentingnya program KKBPK juga ditindaklanjuti dengan dituangkannya Program KKBPK dalam RPJMD sehingga menjadi payung hukum bagi dukungan Kebijakan, Program, Kegiatan dan alokasi anggaran di setiap daerah. Selain itu juga Surya Chandra memberikan apresiasi pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang telah berupaya membuat suatu gerakan untuk menggaungkan kembali program KB, hal ini akan menjadi contoh bagi Provinsi lain.

"Apalagi dengan jumlah penduduk Jawa Tengah yang berdasar data proyeksi BPS pada tahun 2014 mencapai 33,5 juta jiwa, maka apabila berhasil melaksanakan program KB maka akan sangat berpengaruh pada capaian program KB secara nasional. Selain itu dengan diberlakukannya UU No 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, maka kelembagaan KB di Jawa Tengah dapat terbentuk kelembagaan di setiap Kabupaten/Kota dengan tipologi maksimal sehingga pelaksanaan program akan lebih optimal," ucapnya.