Indonesia masih jadi ladang subur pembajakan hak cipta
Pembajakan membuat negara merugi puluhan miliar.
Indonesia terus berusaha melakukan perbaikan, untuk bisa segera keluar dari posisi sebagai negara yang dominan menyumbang kasus pelanggaran HKI (hak kekayaan intelektual), selama lima tahun terakhir.
"Komitmen untuk melindungi HKI, menaikkan reputasi Indonesia di mata internasional," kata Dirjen Hak Kekayaan Intelektual Ahmad M Ramli saat membacakan salah satu butir rekomendasi rapat Tim Nasional Penanggulangan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual di Kuta, Bali, Rabu (18/9).
Dia mengakui Indonesia masih menempati posisi priority watch list dalam laporan Special 301 Report oleh The United States Trade Representative (USTR) pada awal 2013. "Dengan demikian, Indonesia selama lima tahun berturut-turut sejak tahun 2009 berada dalam kategori tersebut," sambungnya.
Laporan itu menyebutkan Indonesia masih marak kejahatan pembajakan dan pemalsuan, termasuk meningkatnya pembajakan melalui internet dan menyebarkan produk obat-obatan farmasi yang palsu, inefisiensi dalam sistem peradilan dan masih banyak lagi.
Ramli menilai Special 301 Report itu cukup mengecewakan, mengingat Indonesia telah melakukan sejumlah perbaikan. Hingga September 2013, lembaganya telah berhasil mengungkap 50 kejahatan pembajakan hak cipta, merk dan desain, dua di antaranya sudah diputus pengadilan.
Komnas Penanggulangan Pelanggaran HKI sendiri menerima 82 laporan, terbanyak merupakan kasus pelanggaran hak cipta, disusul merek dan desain industri.
Pengungkapan terbesar berupa penemuan 479 karung dan 421 kardus CD, VCD dana DVD bajakan di Glodok Plasa, Februari 2013 lalu. "Kasus ini merugikan negara Rp 22 miliar," papar Ramli.
Di sisi lain, kasus pembajakan bukan sepenuhnya merupakan pelaku, melainkan hanyalah korban. "China menduduki posisi teratas negara penyumbang barang bajakan yang masuk ke Indonesia. Dan Indonesia lebih banyak jadi korban," ujar Ramli.
Dia menjelaskan, dalam berbagai pertemuan internasional, Indonesia selalu menekankan penghormatan dan perlindungan atas HKI menjadi prioritas bagi Indonesia, dalam rangka meningkatkan iklim usaha dan pengembangan industri kreatif.
Di lingkup nasional, Indonesia saat ini sedang menyiapkan draf amandemen UU di bidang HKI yang mencakup revisi UU Hak Cipta, Paten, Merek dan Desain Industri.
"Untuk revisi UU Hak Cipta, saat ini sudah masuk dalam Prolegnas (program legislasi nasional) prioritas dan akan dibahas di DPR tahun ini," katanya.