Ini alasan Presiden Jokowi pilih Komjen Tito jadi calon Kapolri

Presiden Jokowi menilai Tito Karnavian mampu memperbaiki kualitas penegakan hukum di tanah air.

Presiden Joko Widodo telah mengajukan nama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Tito Karnavian sebagai calon tunggal Kapolri menggantikan Jenderal Badrodin Haiti yang memasuki masa pensiun. Surat pengajuan Tito Karnavian sebagai calon Kapolri dikirimkan ke DPR pada Rabu (15/6).

Juru Bicara Kepresidenan Johan Budi membeberkan alasan Presiden Jokowi memilih mantan Kapolda Metro Jaya itu sebagai calon Kapolri. Presiden menilai sosok Tito Karnavian mampu meningkatkan profesionalisme di tubuh Polri yang memiliki tugas pokok menjadi pengayom masyarakat.

"Pertimbangan lain Presiden dalam memilih Tito Karnavian adalah untuk meningkatkan profesionalisme Polri sebagai pengayom masyarakat," kata Johan melalui keterangan tertulisnya, Rabu (15/6).

Presiden Jokowi juga menilai Tito Karnavian mampu memperbaiki kualitas penegakan hukum di tanah air.

"Terutama terhadap kejahatan luar biasa seperti terorisme, narkoba maupun korupsi sekaligus juga meningkatkan sinergi dengan penegak hukum lain," katanya.

Sebelumnya, Ketua DPR Ade Komarudin mengatakan pihaknya telah menerima calon nama Kapolri pengganti Jenderal Badrodin Haiti. Akom mengatakan, Kepala BNPT Komjen Tito Karnavian akan menggantikan Badrodin Haiti.

"Jadi tadi saya sebelum kemari, beliau (Menteri Sekretaris Negara) menyampaikan surat kepada dewan, surat tersebut berisi keputusan Presiden meminta Komjen Tito Karnavian menjadi satu-satunya calon Kapolri menggantikan Jenderal Badrodin Haiti," ujarnya saat kunjungan kerja di Stasiun Gambir, Jakarta, Rabu (15/6).

Menurutnya, nantinya proses penggantian ini akan dilakukan besok hari melalui rapat pimpinan.

"Pimpinan, Bamus, disampaikan ke paripurna, pencalonan kapolri sudah ada. Setelah itu diproses di komisi 3 untuk fit and proper tes," ungkapnya.

"Saya sudah komunikasi dengan ketua Komisi III, akan diputuskan di Bamus, atau rapat fraksi. Mungkin bisa dilakukan pada 22 Juni (fit and proper tes)," jelas Akom.