Ini rekam jejak calon Jaksa Agung era Jokowi
Latar belakang calon jaksa agung ada yang dari politikus dan pejabat karir.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum menunjuk Jaksa Agung baru menggantikan Basrief Arief. Sejumlah nama bermunculan sebagai calon Jaksa Agung. Kabarnya, pekan ini Jaksa Agung yang baru akan dilantik.
Sejumlah nama yang digadang-gadang menjadi calon Jaksa Agung mulai beredar ke publik. Baik itu yang berasal dari kalangan politikus ataupun mereka yang notabene dari pejabat karir.
Calon Jaksa Agung tentunya harus memiliki kriteria yang tepat guna penegakan hukum ke depannya. Dia juga harus mempunyai integritas tinggi dengan rekam jejak yang jauh dari persoalan kasus hukum.
Berikut rekam jejak calon Jaksa Agung era Jokowi:
-
Kapan Jokowi memanggil Kapolri dan Jaksa Agung? "Sudah saya panggil tadi," kata Presiden Jokowi saat diwawancarai di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (27/5).
-
Kenapa Jokowi panggil Kapolri dan Jaksa Agung? Pemanggilan tersebut, buntut insiden personel Datasemen Khusus Antiteror (Densus 88) dikabarkan menguntit Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah.
-
Di mana Presiden Jokowi meninjau ladang jagung? Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau ladang jagung di kawasan food estate di Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, Kamis (6/7).
-
Apa isi dari gugatan terhadap Presiden Jokowi? Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
-
Apa yang Jokowi lakukan di Gudang Beras Bulog Pematang Kandis? Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau langsung Gudang Beras Bulog di Pematang Kandis,Kabupaten Merangin, Jambi. Kepala Negara mengaku, hal itu harus dilakukan demi memastikan ketersediaan beras jelang momentum hari raya Lebaran yang sisa sepekan lagi.
-
Kenapa Presiden Jokowi melarang Kaesang maju di Pilgub Jakarta? Zulhas menyebut, Presiden Jokowi enggan jika Kaesang maju dalam pilgub Jakarta."Tadi saya tanya sama Bapak (Jokowi) habis rapat, 'Pak, gimana kalau Kaesang maju wagub Jakarta?'. 'Waduh', gitu, 'Jangan Pak Zul', katanya," kata Zulhas di DPP PAN, Jakarta Selatan, Senin (3/6).
Kepala PPATK M Yusuf
Muhammad Yusuf lahir di Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. Pria kelahiran 18 Mei 1962 ini mengaku berasal dari kampung.
Lantaran merasa dirinya orang kampung, M Yusuf mengaku tidak punya akses di Kejaksaan Republik Indonesia (RI) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Namun kenyataan menunjukkan, dia mampu menjadi jaksa dan memulai karier sebagai staf di Kejaksaan Negeri (Kejari) Ujungpandang, Sulawesi Selatan, pada tahun 1988.
Yusuf mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia pada tahun 1987 dan Master dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWIJA pada tahun 2000. Saat ini, ia telah menyabet gelar doktor jebolan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung.
Selain itu, Yusuf juga pernah menjadi Kepala Kejaksaan Negeri di beberapa wilayah di Indonesia. Kemudian juga pernah menjabat sebagai Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, serta menjadi Direktur Hukum dan Regulasi PPATK di tahun 2008-2011.
Kemudian pada tanggal 20 Oktober 2011, dia ditetapkan sebagai Kepala PPATK untuk masa jabatan 2011–2016. Karena memiliki integritas yang kuat, Yusuf pernah mendapatkan penghargaan Jaksa Penuntut Umum terbaik tahun 2003.
Politikus NasDem M Prasetyo
Selain M Yusuf, nama M Prasetyo juga digadang-gadang menjadi calon Jaksa Agung. Prasetyo yang merupakan politikus Partai NasDem diusulkan partainya untuk menjadi calon Jaksa Agung.
Melalui Partai NasDem, Prasetyo berhasil melenggang ke Senayan menjadi anggota DPR periode 2014-2019. Ia juga pernah menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM Pidum) pada tahun 2006.
Nama Prasetyo sempat diragukan kapabelitasnya menjadi calon Jaksa Agung oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) karena profesinya sebagai politikus. Sebab, calon Jaksa Agung harus memiliki kapasitas dan terbebas dari konflik kepentingan.
Prasetyo yang merupakan suami dari Ros Ellyana itu lahir di Tuban, 9 Mei 1947. Dia mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Lampung-UIÂ pada tahun 1971.
JAM Pidsus Widyo Pramono
Widyo Pramono merupakan salah satu nama yang juga turut mencuat menjadi salah satu kandidat Jaksa Agung. Pria kelahiran Nganjuk 7 Agustus 1957 ini merupakan satu-satunya calon dari internal dari dalam lembaga Adyaksa.
Widyo Pramono yang sudah menjadi Jaksa Agung Muda Pidana Khusus sejak 21 November 2013. Selama mengabdi untuk lembaga Adhyaksa, pria berusia 57 tahun itu dua kali memimpin Kejaksaan Tinggi yaitu di Papua pada tahun 2008 dan Jawa Tengah pada tahun 2010.
Ia mengawali kariernya sebagai jaksa pada tahun 1988 di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Pada tahun 2010, ia menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.
Berbagai penghargaan telah diterima seperti Adhya Sastra Karya Adhiyaksa tahun 1988 dari Jaksa Agung RI, Satya Lencana Karya Satya 10 tahun (1997) dari Presiden RI, Satya lencana Karya satya 20 tahun (2005) dari Presiden RI, Penghargaan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Terbaik II se Indonesia 22 Juli 2011 dari Jaksa Agung RI dan 100 Alumni UNS berprestasi pada Maret 2013.
Widyo juga beberapa kali menangani kasus besar. Belum lama ini misalnya, ia menangani kasus korupsi pengadaan bus Transjakarta tahun anggaran 2012 yang menjerat Mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono dan Mantan Sekretaris Dinas Perhubungan DKI Jakarta Drajat Adhyaksa.
Di sela sela kesibukannya, pria yang dikenal supel ini memilih untuk meluangkan waktunya dengan membaca, menulis atau berolahraga pingpong. Widyo juga telah meluncurkan berbagai buku yang diterbitkan secara nasional seperti Tindak Pidana, Kejahatan di bidang computer, Cyber Crime dan sejumlah buku lainnya.
Deputi UKP4 Mas Achmad Santosa
Mas Achmad Santosa lahir pada tanggal 10 Maret 1956 di Jakarta. Menempuh pendidikan sejak SD, SMP, SMA sampai dengan perguruan tinggi di Jakarta.
Pria yang akrab disapa Ota ini, menyelesaikan studi hukumnya (S1) di Universitas Indonesia dan mendapatkan gelar L.LM dari Osgoode Hall Law School di York University.
Kiprah Ota dalam gerakan reformasi hukum dan kebijakan telah banyak mengantarkannya pada berbagai jabatan. Seperti Sekretaris Dewan Pembina YLBHI, Penasehat pada Partnership of Governance Reform, Senior Advisor for Human Rights, Legal & Justice Sector Reform di UNDP.
Kemudian Ota juga pernah menjadi Pelaksana Tugas Komisioner/Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisioner Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum Republik Indonesia, dan saat ini menjabat sebaga Deputi VI Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) bidang Pemantauan Program dan Institusi Penegakan Hukum.