Ini Tiga Infrastruktur Dasar IKN yang Sedang Dikebut Pemerintah
Pembangunan akses logistik seperti jalan, bandara, pelabuhan, diperlukan untuk meningkatkan konektivitas dan juga akses untuk pembangunan infrastruktur lainnya di Nusantara.
Pemerintah mempercepat penyelesaian beberapa infrastruktur dasar di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Tiga infrastruktur itu yakni akses logistik, Bendungan Sepaku Semoi, dan Persemaian Mentawir.
“Tiga bagian infrastruktur dasar itu sudah dimulai pembangunannya,” kata Koordinator Komunikasi dan Informasi Tim Transisi IKN Nusantara Sidik Pramono saat dihubungi di Jakarta dilansir Antara, Jumat (17/6).
-
Bagaimana Palangka Raya disiapkan menjadi calon Ibu Kota? Di tahun yang sama, Soekarno semakin optimis dan menggencarkan promosi Palangka Raya sebagai calon ibu kota negara. Keyakinan Soekarno sederhana, karena saat itu Pemerintah Republik Indonesia belum pernah membuat kota sendiri secara mandiri. Pemerintahan Soekarno pun jor-joran membangun sejumlah fasilitas di tengah kondisi negara yang baru saja merdeka.
-
Kapan Palangka Raya ditetapkan menjadi calon Ibu Kota? Gagasan ini sebelumnya dilemparkan oleh Presiden Soekarno pada 1950-an lalu. Saat itu, Soekarno melihat Palangka Raya memiliki potensi yang kuat sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian negara.
-
Siapa yang dijuluki sebagai Ibu Komando? Di bagian komentar, ada yang menyebut Juliana sebagai Ibu Komando.
-
Siapa yang menginginkan Palangka Raya jadi Ibu Kota? Saat itu, Soekarno melihat Palangka Raya memiliki potensi yang kuat sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian negara.
-
Kenapa Palangka Raya gagal jadi Ibu Kota Indonesia? Adapun terdapat beberapa faktor yang menyebabkan Kota Palangka Raya batal jadi ibu kota Indonesia. Pertama karena sebagian besar tanah di sana merupakan daerah gambut, sehingga kualitasnya akan sangat buruk untuk menunjang pembangunan ibu kota pemerintahan juga kebutuhan air. Kemudian, wilayah tersebut juga jauh dari pelabuhan dan harus memutar ke wilayah Sampit, Kalimantan Tengah dan Banjarmasin, Kalimantan Selatan dengan jarak masing-masing sekitar 4 jam. Pembangunan di Palangka Raya akan memakan banyak biaya, karena proses perkerasan tanah akan dilakukan berulang-ulang dan memakan waktu yang lama, sehingga pembangunan akan banyak yang tertunda.
-
Siapa yang menganiaya ibu kandungnya di Pekanbaru? Pelaku insial H anak kandung korban, kejadian pengniayaan itu sudah lama, yakni pada Jumat 10 Mei 2024 sekira pukul 07.00 Wib. Tapi, videonya baru tersebar sekarang, makanya kami langsung gerak cepat ke rumah pelaku," kata Bery kepada merdeka.com.
Pembangunan akses logistik seperti jalan, bandara, pelabuhan, diperlukan untuk meningkatkan konektivitas dan juga akses untuk pembangunan infrastruktur lainnya di Nusantara.
Sedangkan Bendungan Sepaku Semoi di Kabupaten Penajam Paser Utara, dibangun untuk menjadi sumber pasokan air baku bagi masyarakat. Kedua infrastruktur itu di bawah tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), kata Sidik.
Sedangkan Persemaian Mentawir di Kabupaten Penajam Paser Utara, yang dikerjakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) akan menjadi tempat penyuplai bibit untuk rehabilitasi lahan dan pemulihan lingkungan.
"Masing-masing pekerjaan infrastruktur tersebut di bawah teknis dari Kementerian PUPR dan Kementerian LHK, progress terus berjalan," katanya.
Di semester II 2022 mendatang, kata Sidik, pemerintah juga akan melakukan pematangan tanah atau land development guna mengerjakan proyek infrastruktur besar termasuk juga kawasan inti pemerintahan.
“Land development termasuk kegiatan perencanaan dan pelaksanaan di semester II akan berjalan,” ujar Sidik.
Kepala Otorita IKN Bambang Susantono sebelumnya memaparkan pembangunan di semester II-2022 akan mencakup akses-akses logistik, kemudian jalur-jalur untuk pembangunan infrastruktur. Selanjutnya, pada 2023, pemerintah akan mendatangkan sekitar 150 hingga 200 ribu pekerja ke IKN untuk mengejar waktu agar target pembangunan dapat tercapai.
Adapun, pembangunan IKN dibagi dalam tiga tahap, di mana tahap pertama penyelesaian adalah pembangunan infrastruktur inti, antara lain, Istana Presiden, Gedung MPR/DPR, kantor-kantor pemerintahan, markas TNI-Polri, serta perumahan hingga 2024.
Sedangkan pembangunan IKN tahap dua akan dilakukan pada 2025-2035 dan tahap tiga pada 2035-2045.
Dari sisi anggaran, Pemerintah membutuhkan total anggaran Rp466 triliun dalam membangun IKN Nusantara. Dari total anggaran Rp466 triliun tersebut, pemerintah merencanakan sebanyak 19-20 persen dari APBN, sementara sisanya berasal dari investasi dan kemitraan dengan swasta.
(mdk/ray)