Istana sebut perintah politik kerja Jokowi tak terkait reshuffle

Menurut Johan, Presiden sudah seringkali meminta menterinya untuk terus bekerja.

Presiden Joko Widodo menegaskan kepada seluruh jajaran menterinya agak melaksanakan politik kerja bukan politik wacana. Hal ini diungkapkan Presiden saat membuka Sidang Kabinet Paripurna di kantor Sekretariat Negara pagi tadi.

Diduga, penegasan Presiden itu lantaran banyak menteri yang lebih mengutamakan politik wacana ketimbang politik kerja. Namun Juru Bicara Kepresidenan Johan Budi Sapto Prabowo langsung membantah.

"Saya kira itu penegasan kembali yang dimaksud Presiden politik kerja itu adalah (menteri) tidak berwacana tapi secara konkret kerjanya itu dilakukan. Saya kira tidak ada kaitannya dengan reshuffle," kata Johan di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta Pusat, Kamis (7/4).

Menurut Johan, Presiden sudah seringkali meminta menterinya untuk terus bekerja. Ungkapan politik kerja tidak hanya disampaikan saat isu reshuffle semakin memanas.

"Intinya, beliau (Presiden) berulang-ulang mengingatkan kembali mengenai apa yang sudah diputuskan dalam rapat itu harus dilaksanakan. Kemudian (menteri) diminta Presiden untuk kerja lebih keras lagi. Saya kira itu normatif saja," tambahnya.

Untuk diketahui, Presiden Jokowi memang tak pernah berhenti mengimbau menteri kabinetnya untuk terus bekerja. Presiden Jokowi bahkan tak ingin menterinya hanya bergelut dengan perbedaan pendapat yang tak berujung.

"Politik kita politik kerja, politik kerja. Jangan, bukan politik rencana, bukan politik wacana tapi politik kerja. Fokus pada apa yang sudah direncanakan agar terlaksana di lapangan, bisa terwujud, bisa bermanfaat bagi rakyat," ujar Presiden.