JK akui sulit mencari data tuntaskan kasus HAM masa lalu

JK mengatakan butuh kerja keras untuk menyelesaikan kasus HAM.

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menegaskan pemerintah terus berupaya untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) masa lalu.

Komitmen ini merupakan upaya Pemerintahan Jokowi-JK merealisasikan janji kampanye saat pilpres lalu di hadapan masyarakat dan aktifis pembela HAM. JK mengaku, masih banyak kasus-kasus pelanggaran HAM yang belum tuntas.

"Apa itu Semanggi, apa itu pembunuhan yang lalu. Ini memang selalu usaha yang dijalankan bagian pemerintahan," kata JK dalam acara Lokakarya Hari HAM sedunia di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Rabu (10/12).

Kasus HAM berat antara lain kasus Trisakti, Semanggi I dan II, Wasior dan Wamena dan penembakan misterius. JK mengatakan butuh kerja keras untuk menyelesaikan kasus HAM tersebut. Hal ini karena pengumpulan data-data yang terkait kasus-kasus itu juga tak mudah.

"Tetapi memang tidak mudah untuk mencari lagi data-data karena HAM juga pembuktian hukum. Jadi memang pembuktian hukumnya memang tidak mudah, maka tidak bisa harus diselesaikan dengan cepat. Tapi ada banyak hal-hal, bukan membela diri, tapi banyak hal-hal yang belum bisa," ucapnya.

Meski demikian, JK menegaskan, sulitnya mendapatkan bukti kasus pelanggaran HAM, bukan alasan untuk menunda penuntasan kasus HAM masa lalu.

"Jadi ini bukan excuse. Kita masih tetap akan mencari. Tapi tidak segampang apa yang kita inginkan. Saya hanya mau mengatakan hal itu. Kita tetap berusaha. Tapi hari ini mendapatkan bahwa pemerintah tidak minta maaf. Tetap berusaha tapi tetap ada kendala-kendala yang terjadi di manapun. Namun sekali lagi kita tetap berusaha itu," tutupnya.