JK ingatkan Jokowi pakai target rasional untuk copot menteri
Presiden Joko Widodo mengancam mencopot menteri yang dianggap bekerja tidak sesuai target. Menanggapi hal itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan pencopotan menteri tidak bisa berdasarkan pencapaian target.
Presiden Joko Widodo mengancam mencopot menteri yang dianggap bekerja tidak sesuai target. Menanggapi hal itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan pencopotan menteri tidak bisa berdasarkan pencapaian target.
"Dalam keadaan hari ini, kalau (hanya berdasarkan) target itu tidak banyak menteri yang bisa mencapai targetnya," kata Jusuf Kalla saat memberikan pernyataan pers di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa (25/4).
"Jadi ya tentu terkecuali ada alasan-alasan yang sangat kuat. Tapi kalau hanya target tentu banyak sekali menteri yang harus diganti," sambung dia.
JK mencontohkan kinerja Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di perpajakan. Menurut JK, Sri Mulyani tentu belum bisa mencapai target sesuai ketetapan pemerintah.
Tak hanya itu, dia juga menyinggung kinerja Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuldjono yang belum mencapai target pembangunan jalan karena terkendala anggaran.
Kendati demikian, JK menyerahkan sepenuhnya kepada Kepala Negara untuk menggunakan hak prerogatifnya. Dia hanya menyarankan menggunakan target rasional untuk mencopot menteri Kabinet Kerja.
"Tentu target rasional pasti presiden punya hak seperti itu. Tapi kalau hanya bicara target, banyak sekali orang tidak punya target karena kondisi hari ini seperti itu. Presiden tentu menginginkan, tapi tentu presiden juga berfikir sesuai dengan kondisi yang ada," ujarnya.
JK menambahkan, dirinya belum pernah mendapat informasi langsung dari Jokowi terkait rencana bongkar pasang Kabinet Kerja ini. "Saya tentu belum pernah komunikasi dengan presiden soal reshuffle," pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo tiba-tiba bicara soal pencopotan menteri yang dianggap bekerja tidak sesuai target.
"Saya bekerja selalu memakai target, jadi pak menteri tidak pernah bertanya kepada saya, targetnya terlalu besar atau terlalu gede, itu urusan menteri. Tahu saya target itu harus bisa diselesaikan. Kalau tidak selesai urusannya akan lain, bisa diganti, bisa digeser, bisa dicopot dan dan lain lain," katanya.
Jokowi menyampaikan ini saat memberi sambutan di acara Kongres Ekonomi Umat (KEU) 2017 di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Sabtu (22/4).
Soal target Jokowi memberi contoh pada program pemerataan ekonomi untuk mengatasi ketimpangan dengan program redistribusi aset, reforma agraria dan kemitraan. Program ini milik Kementerian Agraria dan Tata Ruang.
-
Kapan reshuffle kabinet menteri dan wakil menteri dilakukan? Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle menteri dan wakil menteri Senin (17/7) hari ini.
-
Apa yang sedang dilakukan Prabowo terkait susunan kabinet? Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, membenarkan bahwa sampai saat ini Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin belum pernah diundang saat menbahas susunan kabinet. Sebab, Dasco menegaskan, untuk menyusun kabinet merupakan hak prerogatif Presiden terpilih Prabowo Subianto. "Jadi memang yang namanya susunan menteri itu sebagai hak prerogatif presiden terpilih yang melakukan simulasi-simulasi," kata Dasco, saat diwawancarai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu, (14/9).
-
Apa yang mungkin diberikan Jokowi untuk Kabinet Prabowo? Tak hanya memberikan pendapat, mantan Wali Kota Solo tersebut juga bisa memberikan usulan nama untuk kabinet mendatang.
-
Bagaimana Prabowo dinilai akan meneruskan pemerintahan Jokowi? Sebagai menteri Presiden Jokowi, Prabowo kerap ikut rapat. Sehingga, Prabowo dinilai tinggal meneruskan pemerintahan Presiden Jokowi-Ma'rufA Amin.
-
Apa yang terjadi di Bukber Kabinet Jokowi? Bukber Kabinet Jokowi Tak Dihadiri Semua Menteri 01 & 03, Sri Mulyani: Sangat Terbatas
-
Apa tanggapan Jokowi soal rencana Prabowo menambah jumlah Kementerian? Jokowi mengaku tak memberi masukan kepada Prabowo soal penambahan kementerian.
Baca juga:
Kekalahan Ahok dan sinyal reshuffle dari Jokowi
Jokowi kirim sinyal reshuffle, Wapres JK sebut 'Itu urusan Presiden'
Golkar: Jokowi jangan terlalu lama copot menteri tak bisa kerja
Sinyal reshuffle kabinet, menteri harus siap dievaluasi