Jokowi akan Tentukan Pejabat Sementara Isi Kekosongan Kepala Daerah 2022-2023
Hal itu sudah diterapkan pada Pilkada 2020. Kemendagri mengajukan tiga nama kepada presiden untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur dan wakil gubernur. Kemudian presiden yang akan menentukan.
Kekosongan Pilkada 2022 dan 2023 akan membuat ratusan daerah dari provinsi hingga kabupaten/kota tidak dipimpin pejabat definitif. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkap, para pejabat sementara yang akan mengisi kekosongan itu ditunjuk Presiden Joko Widodo.
Hal itu sudah diterapkan pada Pilkada 2020. Kemendagri mengajukan tiga nama kepada presiden untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur dan wakil gubernur. Kemudian presiden yang akan menentukan.
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
-
Kapan Presiden Jokowi meresmikan Bandara Panua Pohuwato? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan Bandar Udara Panua Pohuwato di Provinsi Gorontalo.
-
Kapan Jokowi mencoblos? Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah melakukan pencoblosan surat suara Pemilu 2024 di TPS 10 RW 02 Kelurahan Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (14/2).
-
Siapa yang mengunjungi Presiden Jokowi di Indonesia? Presiden Jokowi menerima kunjungan kenegaraan dari pemimpin Gereja Katolik sekaligus Kepala Negara Vatikan, Paus Fransiskus, di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 4 September 2024.
-
Siapa yang meminta tanda tangan Presiden Jokowi? Pasangan artis Vino G Bastian dan Marsha Timothy kerap disebut sebagai orang tua idaman. Pasalnya demi impian sang anak, Jizzy Pearl Bastian, pasangan orang tua ini rela melakukan segala cara.
-
Kenapa Presiden Jokowi melarang Kaesang maju di Pilgub Jakarta? Zulhas menyebut, Presiden Jokowi enggan jika Kaesang maju dalam pilgub Jakarta."Tadi saya tanya sama Bapak (Jokowi) habis rapat, 'Pak, gimana kalau Kaesang maju wagub Jakarta?'. 'Waduh', gitu, 'Jangan Pak Zul', katanya," kata Zulhas di DPP PAN, Jakarta Selatan, Senin (3/6).
"Di tingkat provinsi itu Kemendagri mengajukan ke Presiden. Nanti Presiden yang menentukan," kata Tito dalam rapat dengan Komisi II DPR RI kemarin, dikutip Selasa (16/3).
Tito memastikan penunjukan pejabat kepala daerah di provinsi oleh presiden sudah sesuai dengan undang-undang. Ia mengatakan, presiden dalam menentukan siapa yang mengisi kekosongan juga melibatkan pejabat lain sebagai tim penilai akhir.
Sementara, untuk mengisi kekosongan kursi bupati dan wali kota, gubernur yang mengajukan nama ke Kemendagri, kemudian Tito akan menyampaikan ke Presiden Jokowi. Namun, Kemendagri juga memastikan orang yang ditunjuk gubernur ini tidak ada potensi konflik kepentingan dengan menerima masukan berbagai pihak.
"Bupati wali kota diajukan oleh gubernurnya diajukan ke Kemendagri. Saya juga menyampaikan ke Istana ke presiden," kata Tito.
Tito mengatakan, pengalaman memilih pejabat kepala daerah pada tahun 2020 ini banyak mendapatkan apresiasi. PJ yang bekerja juga bisa netral.
"Karena itu dari instansi Kemendagri itu pertaruhan kalau taruh orang salah itu bawa nama institusi," kata mantan Kapolri ini.
Calon pejabat sementara ini juga tidak hanya dari Kemendagri. Tetapi juga dipilih dari kementerian dan lembaga lain.
"Kalau masalah calon saya kira kita bisa, kalau selain dari Kemendagri bisa dari instansi-instansi ASN kita harapkan tentunya yang lain dan kita harap mumpuni," kata Tito.
Baca juga:
Mendagri Pastikan Pejabat Sementara Kepala Daerah 2022-2023 Netral
Mendagri Tegaskan Pemilu pada April 2024 Tak Bisa Ditunda
Mendagri Minta Satpol PP dan Sat-Linmas Tingkatkan Kualitas
Mendagri: Indonesia akan Menuju kepada Energi Terbarukan
Mendagri Keluarkan Instruksi Soal Perpanjangan PPKM Mikro
Kemendagri Panggil Wali Kota Bekasi Buntut Kabar Pesta Ultah Langgar Prokes