Jokowi Beberkan Sumber Anggaran Pembangunan Ibu Kota Negara
Dia berujar, banyaknya pihak yang menanyakan sumber anggaran pembangunan proyek besar tersebut.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) membeberkan sumber anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Dia berujar banyaknya pihak yang menanyakan sumber anggaran pembangunan proyek besar tersebut.
"Banyak yang bertanya kepada saya terus anggarannya dari mana? Untuk kawasan inti yang di situ ada Istana dan gedung-gedung kementerian memang itu semuanya dari APBN. Perkiraan kita adalah 20% dari total anggaran yang dibutuhkan," kata Jokowi.
-
Kenapa Jokowi memanggil Menaker Ida dan Kakak Cak Imin? Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil dua menteri Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia (Mendes-PDTT) Abdul Halim Iskandar dan Menaker Ida Fauziyah.
-
Kapan Presiden Jokowi meresmikan Bandara Panua Pohuwato? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan Bandar Udara Panua Pohuwato di Provinsi Gorontalo.
-
Siapa yang meminta tanda tangan Presiden Jokowi? Pasangan artis Vino G Bastian dan Marsha Timothy kerap disebut sebagai orang tua idaman. Pasalnya demi impian sang anak, Jizzy Pearl Bastian, pasangan orang tua ini rela melakukan segala cara.
-
Siapa yang menggugat Presiden Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
-
Bagaimana Presiden Jokowi menjaga hubungan dengan keluarganya? Ia selalu menyempatkan waktu bertemu keluarga besarnya di hari raya.
-
Apa isi dari gugatan terhadap Presiden Jokowi? Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
Selanjutnya, kata Jokowi, anggaran berasal dari kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Kemudian dari public private partnership (PPP), dan investasi langsung dari investor.
Pada Januari lalu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengakui, kementerian yang dibawahinya kini belum mendapat alokasi anggaran pembangunan ibu kota negara dari Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.
"Soal IKN, sampai saat ini tidak ada anggaran di PU untuk IKN. Karena dalam surat Kemenkeu dan Bappenas pada saat alokasi anggaran itu ada bintangnya, bahwa alokasi 2022 di luar IKN dan bencana alam," terangnya saat rapat kerja bersama Komisi V DPR RI.
Saat ini, Kementerian PUPR tengah menyusun dan usul kepada Sri Mulyani agar mendapat APBN untuk pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) selama periode 2022-2024.
Itu terdiri dari pembangunan kantor presiden (istana negara), kantor wakil presiden, gedung DPR/MPR, jalan nasional, air baku, air minum, hingga sistem kelistrikan.
"Itu anggarannya sekitar Rp46 triliun sekian. Nah, ini sedang sama Bu Menkeu," ujar Menteri Basuki.
(mdk/ray)