Jokowi dan Luhut didesak bersikap negarawan bahas reklamasi Jakarta
Luhut juga harus bersikap lebih berpihak kepada nelayan dalam penyelesaian kasus reklamasi.
Didepaknya Rizal Ramli sebagai Menko Kemaritiman dikhawatirkan membuat reklamasi di utara Jakarta bakal diteruskan. Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan sosok Luhut Panjaitan, pengganti Rizal Ramli, didesak tetap menjegal upaya dilanjutkannya reklamasi sekaligus bersikap negarawan.
Hal itu disampaikan perwakilan Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta sekaligus Sekjen Kiara, Abdul Halim di kantor LBH Jakarta, Jumat (29/7). Pihaknya menduga banyak praktik korupsi dalam masalah ini.
"Reklamasi Teluk Jakarta diduga banyak praktik korupsi dan banyak pelanggaran di situ. Kalau masih dilanjutkan, berarti Jokowi dan Luhut itu bukan negarawan," kata Abdul Halim.
Menurut Halim, Luhut harus bersikap lebih berpihak kepada nelayan dalam penyelesaian kasus reklamasi. "Kita berharap Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan agar berjiwa ksatria serta berjiwa nasionalis, berpihak kepada para nelayan terhadap penyelesaian reklamasi Teluk Jakarta," tegasnya.
Halim juga meminta kepada Jokowi dan jajaran Kabinet Kerja Jilid III memperhatikan soal reklamasi di Teluk Jakarta. "Sebab pelaksanaan reklamasi Teluk Jakarta dan reklamasi lainnya masih menyisakan begitu banyak persoalan," bebernya.
Ada kecurigaan, lanjut Halim, rezim pemerintahan di bawah kepemimpinan Jokowi lebih tertarik kepada investasi. Apalagi pihaknya merasa banyak atura dirombak maupun dihilangkan demi memuluskan para investor.
"Di samping itu semangat rezim saat ini syarat dengan kepentingan investasi. Banyak peraturan dideregulasi, Perda banyak dicabut karena dianggap menghambat investasi," ungkap Halim.
"Bila reklamasi (khususnya) Pulau G diteruskan, ini membuktikan reshuffle jilid II untuk kepentingan pengembang," tambahnya.
Maka dari itu, dia meminta pemerintah tetap menghentikan proyek reklamasi, khususnya Pulau G. Selain itu, pemerintah juga harus mengkaji ulang beberapa pulau reklamasi lain di teluk Jakarta.
"Kalau Menko Maritim yang baru ini melanjutkan Pulau G, jelas dia mengkhianati rakyat. Dan Presiden Jokowi hanya pencitraan saja," tegasnya.