Jokowi didesak ambil alih pengelolaan air dari Aetra dan Palyja
"Jika Jokowi dan Pemprov satu semangat dengan tergugat mau ajukan banding, itu Jokowi anti nasionalisasi."
Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ) mendesak Presiden Jokowi dan Pemprov DKI Jakarta untuk segera mengambil alih pengelolaan air dari pihak PT Palyja dan PT Aetra yang sejak tahun 1997 menguasai air di wilayah Jakarta Utara. Permintaan ini termaktub dalam tujuh poin, yang intinya agar pemerintah segera membentuk tim transisi untuk membuat kebijakan yang pro-rakyat dalam pengelolaan air.
"Kami meminta Presiden Jokowi dan Pemprov segera mengambil alih pengelolaan air dari pihak swasta untuk kembali dikelola oleh negara," ujar Arif Maulana dari LBH di Gedung LBH, Jl Diponegoro, Menteng, Jakpus, Rabu (25/3).
Permintaan KMMSAJ itu diperkuat setelah PN Jakpus memenangkan gugatan perkara Nomor 527/PDT.G/2012/PN.JKT.PST yang diputus Selasa (24/3) malam kemarin.
Anggota LBH lainnya, Aliza, menerangkan, dasar gugatan dan penolakan KMMSAJ adalah berangkat dari ketidakadilan dan ketidakmerataan pengelolaan air terutama bagi perempuan di wilayah Jakarta Utara. Menurut Aliza, air adalah hak asasi manusia dan hak perempuan. Pihak swasta yang selama ini mengelola air hanya mementingkan keuntungan dan melayani kebutuhan kaum menengah ke atas.
"Inti penolakan kami yaitu bahwa air adalah hak asasi manusia dan hak perempuan. Konstitusi kita menjelaskan secara detail. Selama ini air dikelola hanya untuk melayani kaum menengah ke atas saja. Pengelolaan air tidak melibatkan perempuan yang selama ini bergelut dengan penderitaan karena kekurangan air," ujarnya.
Tambah Arif, keputusan PN Jakpus kemarin harus menjadi dasar bagi pemerintah untuk mengambil alih pengelolaan air di wilayah Jakut. Jika nantinya pihak tergugat mengajukan banding, pemerintah dinilai sebagai anti-nasionalisasi dan melanggar konstitusi.
"Keputusan PN Jakpus ini jadi dasar bagi Pemprov DKI untuk mengambil alih pengelolaan air. Kami menantang para pemimpin, jika Jokowi dan Pemprov satu semangat dengan tergugat mau ajukan banding, itu Jokowi anti nasionalisasi dan langgar konstitusi," pungkas Arif.
Baca juga:
Perjanjian kerja sama dibatalkan, Palyja lawan putusan PN Pusat
Meski senang, Ahok siapkan tim antisipasi Palyja & Aetra banding
Aetra dan Palyja dilarang, PAM Jaya siap kelola sendiri air Jakarta
Aetra dan Palyja dilarang, PAM Jaya siap kelola sendiri air Jakarta
Hakim putuskan swastanisasi air Jakarta langgar hukum
Tolak swastanisasi air, aktivis berkostum gelas plastik keliling HI
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
-
Di mana Jokowi meninjau persediaan beras? Jokowi dan rombongan kemudian melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Labuhanbatu dengan menggunakan helikopter Super Puma TNI AU. Dia direncanakan mengecek bahan pokok di Pasar Gelugur Rantauprapat, serta meninjau persediaan beras dan menyerahkan bantuan pangan kepada masyarakat.
-
Kapan Prabowo bertemu Jokowi? Presiden terpilih Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana kepresidenan, Jakarta, Senin (8/7) siang.
-
Apa yang diresmikan Jokowi di BEI? Presiden Jokowi mengatakan ingin mengurangi dampak perubahan iklim yang saat ini terjadi di beberapa negara termasuk Indonesia. ”Karena memang ancaman perubahan iklim sangat bisa kita rasakan dan sudah kita rasakan. Dan, kita tidak boleh main-main terhadap ini, kenaikan suhu bumi, kekeringan, banjir, polusi, sehingga dibutuhkan langkah-langkah konkret untuk mengatasinya,” kata Presiden Jokowi.
-
Kapan Jokowi mencoblos? Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah melakukan pencoblosan surat suara Pemilu 2024 di TPS 10 RW 02 Kelurahan Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (14/2).
-
Apa yang dilakukan Jokowi saat kuliah? Semasa kuliah, Jokowi juga aktif tergabung dengan UKM pencinta alam.