Jokowi diminta hilangkan persepsi Aceh wilayah rawan konflik
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf dan Nova Iriansyah ke Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (11/7). Dalam pertemuan, membahas persepsi bahwa Aceh masih dianggap sebagai daerah konflik.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf dan Nova Iriansyah ke Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (11/7). Dalam pertemuan, membahas persepsi bahwa Aceh masih dianggap sebagai daerah konflik.
Padahal, Irwandi menegaskan, Aceh sudah melewati masa konflik sehingga dapat dikategorikan sebagai daerah aman. Bahkan angka kriminal lebih kecil dibandingkan dengan provinsi lain.
"Masalah keamanan ini Aceh baik. Cuman ini hanya karena masalah dulu. Angka kriminalitas di Aceh sangat di bawah dengan provinsi tetangga. Tapi ini persepsi yang juga ditimbulkan oleh media massa," kata Irwandi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (11/7).
Irwandi juga meminta bantuan dari Jokowi untuk meyakinkan para investor tak ragu berinvestasi di wilayahnya. "Aceh kan wilayah konflik dulunya, tapi bagi orang luar dianggap baru makanya bagaimana ini investor agar tetap masuk ke Aceh," ujarnya.
Ketua Umum Partai Nasional Aceh ini mengklaim banyak turis nyaman selama liburan di Aceh. Meski begitu, tetap harus ada tindakan diambil Pemerintah Daerah Aceh dan Pemerintah Pusat. Terutama dalam menghilangkan persepsi jika Aceh merupakan daerah rawan konflik.
"Pemerintah Aceh dan pusat harus ada tindakan proaktif ke pihak luar bahwa Aceh sudah aman dan nyaman. Kalau turis yang pernah ke Aceh mereka tidak mengeluh masalah keamanan. Mereka bisa bermain di siang dan malam hari," ujarnya.
Dalam pertemuan dengan Jokowi, Irwandi mengaku, turut membahas infrastruktur di Serambi Mekkah. Presiden bahkan berkomitmen untuk membuka jalan tol nasional di Aceh. Dirinya menyatakan siap memenuhinya. "Untuk pembangunan fisik ini banyak investor siap membangun jalan tol dan itu dibolehkan oleh Presiden," ujarnya.
"Kemudian, Presiden meminta kami menindaklanjuti program dari pusat untuk Aceh misalnya jalan tol KEK dan pembangunan irigasi."
Selain Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, dalam pertemuan dengan Presiden turut hadir di antaranya, Ketua DPR Aceh, Muharuddin beserta empat wakilnya. Hadir pula Wali Nangroe Malik Mahmud Al-Haytar, Sekretaris Daerah Aceh Dermawan, Ketua Bappeda Aceh dan Kepala Dinas Dayyah Bustami Usman.
Selain pejabat daerah, dalam pertemuan turut pula dihadiri oleh sejumlah ulama asal Aceh, di antaranya Walid Harmen, Rusli M Daud, Abi Hidayat, Tgk. Ismi Lc (Abu Madinah) dan Tgk HM Yakob.