Jokowi diminta pilih kepala BIN paham lapangan dan jago analisa

"Kepala BIN adalah jabatan strategis karena analisa dan prediksinya menentukan kebijakan presiden."

Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih belum memutuskan untuk mengganti Kepala Badan Intelijen Negara Letjen (Pur) Marciano Norman. Posisi itu dinilai sangat stategis karena analisa dan prediksinya bisa menentukan kebijakan presiden.

"Tidak boleh tergesa-gesa dan memang harus cermat. Kepala BIN adalah jabatan strategis karena analisa dan prediksinya menentukan kebijakan presiden," ujar Analis Intelijen The Indonesia Intelligence Institute Ridlwan Habib dalam diskusi bertema 'Mencari Sosok Kepala BIN Ideal' di kafe Ladang Kopi, Jl Paso, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Selasa (28/4).

Lanjut Ridlwan, Kepala BIN yang baru bukan harus dilihat dari latar belakangnya, tapi lebih penting kompetensinya di dunia intelijen. Termasuk, kata dia, perdebatan soal apakah dari militer atau non militer, dari parpol atau non parpol itu kurang relevan.

"Sosok seperti apa yang punya kapasitas untuk kepala BIN bukanlah soal dia lahir dari militer atau sipil. Yang jauh lebih penting adalah track record dan kemampuan di bidang intelijen," kata alumni S2 Kajian Stratejik Intelejen Universitas Indonesia itu.

Dia menjelaskan, seorang kepala BIN harus mempunyai kemampuan pengendalian agen lapangan. Sekaligus matang dalam analisa hasil laporan anak buahnya.

"Sebelum dilaporkan kepada pengguna BIN yakni presiden, semua laporan harus melewati Kepala BIN. Karena itu, seorang kepala harus paham lapangan sekaligus jago analisa," imbuhnya.

Selain itu, Kepala BIN ideal, menurutnya, harus mempunyai pemahaman terhadap teknologi intelijen modern. "Saat ini tidak hanya human intelligence, ada sinyal intelligence ada imager intelligence, ada open source intelligence. Seorang kepala harus menguasai itu," jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Peneliti Intelijen Diyaddin, menambahkan, kekhawatiran BIN dimanfaatkan sebagai alat individu atau golongan tertentu sudah tidak relavan. Sebab, saat ini, selain parlemen, masyarakat juga punya fungsi kontrol. Loyalitas Kepala Bin harus kepada negara, bukan kepada pemerintah.

"Sekarang pers sudah bebas dan punya akses luar biasa. Juga elemen-elemen sipil. Kita mau jika nanti kepala BIN dilantik, dia harus punya loyalitas kepada negara bukan kepada pemerintah," pungkasnya.

Baca juga:
Presiden Jokowi lantik hakim konstitusi Manahan Sitompul
Jokowi bagikan Kartu Indonesia Sehat kepada buruh di Cilincing
2.600 Personel dikerahkan jaga kunjungan Jokowi ke Semarang
Bantah SBY, Seskab sebut Indonesia kembali tarik utang IMF pada 2009
Ibas: Jokowi harus terima kasih utang IMF sudah dilunasi SBY
Jokowi sindir BUMN perkapalan: Harusnya sudah bisa bikin kapal selam