Jokowi: Hampir 110 regulasi tidak berpihak pada dunia usaha

Jokowi memerintahkan kepada semua menterinya untuk tetap waspada dan hati-hati serta segera mengambil langkah-langkah.

Presiden Joko Widodo mengatakan bila kondisi ekonomi bangsa Indonesia masih jauh lebih baik jika dibandingkan dengan tahun 1998 dan 2008. Walaupun demikian, Jokowi memerintahkan kepada semua menterinya untuk tetap waspada dan hati-hati serta segera mengambil langkah-langkah.

"Oleh sebab itu saya minta pada minggu ini pertemuan kita dengan Kadin, dengan asosiasi-asosiasi dunia usaha agar segera dilakukan. Saya dengar sudah dikumpulkan, hampir 110 lebih regulasi kita yang tidak beri iklim usaha baik," kata Jokowi saat memimpin sidang kabinet di Istana, Jakarta, Rabu (2/9).

Jokowi mengharapkan dalam minggu ini dilakukan pertemuan guna membahas regulasi-regulasi yang tidak berpihak pada dunia usaha. Pembahasan dimungkinkan dilakukan di Istana Bogor sehari atau dua hari penuh.

"Mungkin bisa pertemuan sehari penuh, 2 hari penuh tidak pulang di Bogor untuk selesaikan ini sehingga mana yang tidak, langsung potong, mana yang masih diproses, perlu diproses, mana yang masih perlu kajian, dikaji tapi ini harus segera keluar," terang Jokowi.

"Karena kalau tidak, pergerakan dunia usaha akan sulit untuk mengeluarkan modalnya dalam rangka investasi, dan juga arus modal, arus uang dari luar ke dalam akan terhambat," imbuhnya.

Lebih lanjut, Jokowi juga ingin agar secepatnya dilakukan revisi undang-undang yang menghambat khususnya dalam pengadaan barang dan jasa. Serta berkaitan dengan iklim usaha itu segera direvisi.

"Saya harapkan undang-undang baru agak direm, tapi revisi-revisi yang diperlukan ini harus dimajukan. Kajian-kajian ini akan dilakukan dan saya harapkan bulan ini kita tahu mana yang diajukan ke dewan untuk direvisi dan mana yang harus dipercepat, seperti Undang-undang JPSK itu sangat diperlukan untuk payung hukum," tutupnya.