'Jokowi lebih serius urus topeng monyet dibandingkan buruh'

Upah buruh DKI yang naik menjadi Rp 2,44 juta dinilai keputusan sepihak.

Keputusan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengenai UMP sebesar Rp 2,44 juta dianggap keputusan sepihak dan tidak mencerminkan sikap negarawan oleh para buruh. Mereka menilai keputusan tersebut sudah mengganggu kenaikan UMP secara nasional.

"Keputusannya tidak negarawan. Beberapa keputusan menjadi berantakan karena Jokowi hanya menaikkan (upah buruh) 9 persen," ujar Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal saat jumpa pers di kantor KontraS, Jakarta Pusat, Senin (4/11).

Jokowi menurut Said, tidak serius mengurusi buruh. Dia menganggap Jokowi hanya memutuskan sepihak setelah kompromi dengan pengusaha hitam.

KSPI akan menggugat keputusan Gubernur DKI tersebut. Said juga membandingkan angka yang diberikan kepada topeng monyet jauh lebih tinggi dibandingkan kepada buruh.

"Jokowi telah menyebar badai kepada buruh. Serius mengurusi topeng monyet tetapi tidak kepada buruh," tegas Said.

Sebelumnya, para buruh berdemo di depan Balaikota Jakarta untuk menuntut kenaikan UMP menjadi Rp 3,7 juta. Tetapi, beberapa hari lalu Jokowi telah memutuskan kenaikannya hanya menjadi Rp 2,44 juta.