Jokowi Minta Kepala Daerah Tegas, Masyarakat Dilarang Tinggal di Daerah Rawan Bencana
Pemerintah daerah harus tegas, wilayah rawan bencana dilarang dijadikan hunian oleh masyarakat.
Presiden Joko Widodo atu Jokowi mengingatkanpara Kepala Daerah dan Badan Perencana Pembangunan Daerah untuk memahami daerah-daerah yang rawan bencana alam.Hal ini dikatakannya saat menghadiri rakornas BNPB se-Indonesia di Jatim Expo Surabaya Jawa Timur, Sabtu (2/2).
Pemerintah daerah harus tegas, wilayah rawan bencana dilarang dijadikan hunian oleh masyarakat.
-
Apa yang Jokowi lakukan di Gudang Beras Bulog Pematang Kandis? Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau langsung Gudang Beras Bulog di Pematang Kandis,Kabupaten Merangin, Jambi. Kepala Negara mengaku, hal itu harus dilakukan demi memastikan ketersediaan beras jelang momentum hari raya Lebaran yang sisa sepekan lagi.
-
Di mana Jokowi meninjau persediaan beras? Jokowi dan rombongan kemudian melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Labuhanbatu dengan menggunakan helikopter Super Puma TNI AU. Dia direncanakan mengecek bahan pokok di Pasar Gelugur Rantauprapat, serta meninjau persediaan beras dan menyerahkan bantuan pangan kepada masyarakat.
-
Apa yang diresmikan Jokowi di BEI? Presiden Jokowi mengatakan ingin mengurangi dampak perubahan iklim yang saat ini terjadi di beberapa negara termasuk Indonesia. ”Karena memang ancaman perubahan iklim sangat bisa kita rasakan dan sudah kita rasakan. Dan, kita tidak boleh main-main terhadap ini, kenaikan suhu bumi, kekeringan, banjir, polusi, sehingga dibutuhkan langkah-langkah konkret untuk mengatasinya,” kata Presiden Jokowi.
-
Apa yang terjadi pada Bupati Bengkulu Utara saat kunjungan Presiden Jokowi? Viral di media sosial sosok Bupati Bengkulu Utara, Ir Mian yang ditarik secara tiba-tiba oleh seseorang di tengah rombongan kunjungan kerja Presiden Joko Widodo, Jumat (21/7).
-
Kenapa Jokowi meninjau Gudang Beras Bulog? Kepala Negara mengaku, hal itu harus dilakukan demi memastikan ketersediaan beras jelang momentum hari raya Lebaran yang sisa sepekan lagi.
-
Apa yang dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN dalam rangka menindaklanjuti penerbitan sertifikat tanah elektronik oleh Presiden Jokowi? Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pun telah menerbitkan sejumlah sertipikat tanah elektronik bagi tanah aset pemerintah juga aset milik masyarakat. Dalam rangka menindaklanjuti hal tersebut, Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Badung memulai implementasi penerbitan sertipikat tanah elektronik untuk masyarakat Badung.
"Rakyat harus betul-betul dilarang untuk masuk ke dalam tata ruang yang memang itu sudah diberi tanda merah. Artinya mereka harus taat dan patuh kepada rencana tata ruang," ucapnya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta meminta Bappeda untuk mulai mengajak rakyat membangun bangunan-bangunan tahan gempa di daerah rawan bencana. Bappeda juga harus melarang apabila ada masyarakat yang ingin membangun di daerah rawan.
"Ada siklusnya sehingga kalau ada ruang-ruang, tempat-tempat, yang memang itu sudah merah dan berbahaya ya jangan diperbolehkan untuk mendirikan bangunan," tutur Jokowi.
Rencana pembangunan daerah harus mempertimbangkan risiko bencana. Khususnya untuk wilayah rawan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) harus memberi tanda khusus daerah yang rawan bencana. Sehingga, masyarakat tidak mendirikan bangunan di lokasi-lokasi.
"Rancangan pembangunan ke depan, harus dilandaskan pada aspek-aspek pengurangan risiko bencana. Bappeda harus ngerti ini di mana daerah merah, di mana daerah hijau, di mana daerah dilarang, di mana daerah yang diperbolehkan," kata Jokowi.
Reporter: Lizsa Egeham
Baca juga:
Buka Rakornas BNPB, Jokowi Tekankan Pentingnya Sistem Deteksi Dini Bencana
Tiru Jepang, BMKG Ingin Pemantauan Gempa dan Gunung Api di Satu Lembaga
Bertemu Wapres JK Semalam, Jokowi Ngaku Bahas Evaluasi Penanganan Bencana
Sepanjang Januari 2019, 366 Kali Bencana, 94 Orang Meninggal Dunia
BNPB Catat Longsor dan Banjir di Beberapa Daerah Telan Korban Jiwa
Jumlah Kunjungan Wisman di 2018 Tak Capai Target