Jokowi minta KPK turut awasi sektor kelautan dan perkebunan

Jokowi gandeng KPK untuk menyelamatkan potensi SDA yang hilang.

Presiden Joko Widodo rapat bersama pimpinan KPK, menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Menko Maritim Indropriyono. Rapat tersebut membahas agenda Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (SDA) yang akan diselenggarakan pada 18-19 Maret.

"(Kami) Menyampaikan progres mengenai penyelamatan SDA kepada bapak presiden, yang rencananya sekitar tanggal 18 atau 19 Maret akan ditandatangani oleh 29 kementerian dan lembaga. Di sana juga akan dihadirkan gubernur beberapa provinsi yang berkaitan dengan pengelolaan SDA," ujar Plt pimpinan KPK Johan Budi SP, di Kantor Presiden, Senin (17/3).

Johan mengatakan agenda penyelamatan SDA ini, sudah dilakukan KPK sejak Tahun 2013. Sejumlah kementerian dan lembaga melakukan rencana aksi atau action plan untuk menyelamatkan potensi SDA yang hilang.

"Nah ini kemudian di monitor oleh KPK. Dan 2014 lalu ada beberapa hasil kajian yang berkaitan SDA yaitu minerba yang kemudian bisa memberi tambahan bagi negara itu lebih dari Rp 20 triliun di 2014. Itu kerja sama KPK dengan kementerian lembaga termasuk Mabes Polri," ujarnya.

Menurut Johan, ada hal yang berbeda dari Gerakan Nasional Penyelamatan SDA tahun ini, yakni terdapat penambahan sektor kelautan dan perkebunan. Johan pun memastikan Presiden Jokowi akan hadir dalam acara ini untuk menyaksikan penandatanganan MoU antara KPK dengan 29 kementerian.

"Tadi kita sampaikan ke Bapak Presiden, dan Presiden menyambut baik dan berkenan untuk hadir di dalam acara penandatanganan MoU sekaligus memberi arahan terkait dengan 29 kementerian dan lembaga," ujarnya.

Diketahui, pada Gerakan Nasional Penyelamatan SDA pada tahun 2014, berhasil menaikkan PNBP dari potensi batubara. "2014 kemarin ada 10 triliun, tadi ada tambahan 10 jadi totalnya lebih dari Rp 20 triliun. Kita juga mengidentifikasi kapal yang beratnya di atas 30 Gross Ton. Itu jumlahnya lebih dari 70 persen dari 1.444 perusahaan yang belum teridentifikasi mempunyai NPWP. Ini sebagian kecil dari kajian yang dilakukan KPK dengan kementerian dan lembaga. Oleh karena itu program penyelamatan SDA ini menjadi sangat penting jadi perhatian utama tadi," ujarnya.