Jokowi: Tidak ada istilah pembersihan 'orang-orang SBY'

Jokowi menegaskan, pergantian-pergantian pejabat di tubuh pemerintahan itu hanya sirkulasi manajemen pejabat publik.

2015-01-20 13:58:15

Presiden Joko Widodo menanggapi tulisan mantan Presiden SBY yang mengaku mendapat kabar sedang ada pembersihan 'Orang-orang SBY' di pemerintahan. Jokowi menegaskan, pergantian-pergantian pejabat di tubuh pemerintahan itu hanya sirkulasi manajemen pejabat publik, dan itu hal yang biasa untuk penyegaran manajemen tata kelola kebijakan publik.

Dalam status yang ditulisnya melalui akun Facebook, Jokowi menyatakan, apa yang dilakukan saat ini adalah memperbaiki kebijakan di masa lalu yang kurang bagus dan meningkatkan kebijakan yang sudah bagus.

Berikut isi selengkapnya tanggapan Presiden Jokowi seperti dikutip merdeka.com, Selasa (20/1):

Tidak ada itu istilah "Pembersihan orang-orang Bapak SBY", kita tidak sedang mengalami "Patahan Politik", juga tidak sedang dalam pertempuran antar generasi, justru sekarang ini perjalanan tatanan pemerintahan dilakukan secara gradual dan juga memperhatikan benang merah segala kebijakan.

Kebijakan di masa lalu yang kurang bagus, kita perbaiki, yang sudah bagus kita tingkatkan. Kalaupun ada pergantian-pergantian pejabat di tubuh pemerintahan itu hanya sirkulasi manajemen pejabat publik, dan itu hal yang biasa untuk penyegaran manajemen tata kelola kebijakan publik.

Kita sekarang berada dalam garis depan pembangunan yang masif, dan saya mencoba dalam pembangunan masif mempertemukan dua hal yaitu: Meneruskan gagasan besar Presiden Sukarno tentang Indonesia yang kuat dengan kerapian infrastruktur dan manajemen birokrasi Presiden Suharto.

Di samping itu kita perkuat ideologi : "Kedaulatan di segala lini". Presiden Sukarno menanamkan kesadaran pada bangsa Indonesia untuk melakukan semua kebijakan dengan landasan pikiran "Kita adalah Negara Besar" sehingga apa yang kita lakukan adalah persoalan-persoalan besar, bukan urusan remeh temeh. Sementara Presiden Suharto mengajarkan bahwa Manajemen Pemerintahan yang rapi akan membawa eksekusi keputusan birokrasi yang efektif. Bila hal itu tercapai maka kita bisa memiliki landasan modal yang kuat untuk membangun Indonesia.

Dalam era ini pembangunan yang masif dengan muatan ideologi "Kedaulatan di segala lini" akan mengantarkan bangsa ini ke depan menjadi bangsa yang kuat, dan bangsa yang memiliki landasan modal yang kuat akan mampu bertahan dan memenangkan dari segala kompetisi di dunia Internasional, itu visi besar saya soal Indonesia Raya.

Baca juga:
Komisi III nilai Istana tak paham hukum soal diskresi Kapolri
Ibas: Orang yang menjabat di masa SBY jangan dicap orang SBY
Terdakwa dilantik jadi Sekda, Mendagri salahkan Gubernur Sumut
Komposisi pejabat Jokowi semuanya ucapan terima kasih
Gerindra sebut komposisi Wantimpres ucapan terima kasih Jokowi
100 Hari kerja kabinet Jokowi tak mampu bawa Rupiah bergairah
Fadli Zon sebut Jokowi melanggar UU menunjuk Plt Kapolri

(mdk/bal)