Kasus Korupsi di PT Dirgantara Indonesia, Eks Dirut PT PAL Dituntut 5 Tahun Penjara
Jaksa meyakini Budiman Saleh melakukan korupsi terkait kontrak perjanjian secara fiktif dengan mitra penjualan untuk memasarkan produk dan jasa PT Dirgantara Indonesia.
Jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Bandung menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan terhadap mantan Direktur Utama PT PAL Indonesia Budiman Saleh.
Jaksa meyakini Budiman Saleh yang merupakan Direktur Aerostructure PT Dirgantara Indonesia (PT DI) periode 2007- 2010, Direktur Aircraft Integration PT DI 2010-2012, dan Direktur Niaga dan Restrukturisasi PT DI 2012-2017 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama.
-
Apa yang ditemukan oleh KPK di kantor PT Hutama Karya? Penyidik, kata Ali, mendapatkan sejumlah dokumen terkait pengadaan yang diduga berhubungan dengan korupsi PT HK. "Temuan dokumen tersebut diantaranya berisi item-item pengadaan yang didug dilakukan secara melawan hukum," kata Ali.
-
Mengapa KPK menggeledah kantor PT Hutama Karya? Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menyelidiki dugaan kasus korupsi pengadaan lahan proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS). Penyelidikan tersebut berujung dengan penggeledahan kantor BUMN PT Hutama Karya (HK).
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Apa jabatan Purwanto di DPRD DKI Jakarta? Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Purwanto meninggal dunia pada Selasa (5/12) pukul 20.05 WIB.
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
Jaksa meyakini Budiman Saleh melakukan korupsi terkait kontrak perjanjian secara fiktif dengan mitra penjualan untuk memasarkan produk dan jasa PT Dirgantara Indonesia.
Tak hanya pidana penjara, jaksa KPK juga menuntut hakim menjatuhkan pidana tambahan kepada Budiman Saleh berupa kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp 686.185.000. Apabila Budiman Saleh tidak dapat membayar uang pengganti tersebut dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita.
Namu jika harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka Budiman Saleh akan dihukum pidana badan selama 1 tahun.
"Budiman Saleh pidana penjara 5 tahun denda Rp 500 juta subsidair 6 bulan kurungan. Uang Pengganti Rp 686.185.000,00 jika tidak mampu, diganti dengan pidana penjara 1 tahun," ujar Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati Kuding mengutip tuntutan jaksa KPK, Senin (12/7/2021).
Selain Budiman Saleh, penuntut umum pada KPK juga menuntut hakim menjatuhkan pidana 6 tahun penjara denda Rp 50p juta subsider 6 bulan kurungan terhadap Direktur Utama PT Abadi Sentosa Perkasa Didi Laksamana. Didi Laksamana dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp 37.704.181.949. Jika tidak mampu, diganti dengan pidana penjara 3 tahun.
Sementara Kepala Divisi Pemasaran dan Penjualan PT DI tahun 2007-2014 yang juga Direktur Produksi PT DI tahun 2014-2019 Arie Wibowo dituntut pidana 5 tahun penjara denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan. Arie Wibowo juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp894.099.209.
"Jika Arie Wibobo tidak mampu membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara 1 tahun dan 6 bulan penjara," kata Ipi.
Baca juga:
Berkas Rampung, Eks Dirut PT PAL Budiman Saleh Segera Disidang Kasus Korupsi PT DI
KPK Sita Uang dari Saksi Pihak Swasta Kasus Korupsi PT Dirgantara Indonesia
Korupsi PT DI, KPK Cecar Sekjen DPR soal Pengadaan Helikopter di Setneg
KPK Periksa 4 Saksi Terkait Kasus Korupsi PT DI Dilakukan 2 Eks Pejabat Kemensetneg
2 Pejabat Terbelit Korupsi PT DI, Kemsetneg Serahkan ke KPK
KPK Periksa Pejabat Kemensetneg Terkait Korupsi PT DI
Dalami Korupsi Dirgantara Indonesia, KPK Periksa Eks Sekretaris Kemensetneg