Kawal Program PEN, Kadiv Propam Minta Pengusaha Lapor Jika Ada Polisi Nakal
Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo menegaskan, pihaknya akan mengawal program pemerintah dalam upaya Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pasca pandemi Covid-19
Divisi Propam Polri menggelar rapat kerja teknis (rakernis) tahun 2022 dengan tema 'Propam Polri Siap Mendukung Pelaksanaan Kedisiplinan dan Pemulihan Ekonomi Nasional' di Auditorium PTIK, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, mulai Selasa (22/3/2022) hingga Rabu, 23 Maret 2022.
Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo menegaskan, pihaknya akan mengawal program pemerintah dalam upaya Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pasca pandemi Covid-19. Hal itu disampaikannya saat diskusi panel bersama KADIN Indonesia dan Kementerian Perekonomian.
-
Apa langkah konkret yang dilakukan Polri untuk mendukung Kementan? Sebagai langkah nyata, Kapolri mengatakan saat ini sedang dilakukan pengolahan lahan di berbagai daerah khusus tanaman jagung. Contoh, Jajaran Polda Yogyakarta sudah menyiapkan lahan 100 hektare untuk mensupport peningkatan produksi jagung. "Di Yogyakarta kemarin pak Kapolda akan memberikan lahan 100 hektare untuk mensupport apa yang menjadi kebijakan presiden yang secara teknis dijalankan pak Mentan," katanya.
-
Bagaimana Polri meningkatkan kepercayaan publik? Sebelumya Kadiv Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho mengatakan, bahwa kepercayaan publik terhadap Polri meningkat karena transformasi Polri melalui program Presisi (prediktif, responsibilitas dan transparansi berkeadilan) yang digagas oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
-
Kapan Polri mengatur pangkat polisi? Hal itu sesuai dengan peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2016 tentang Administrasi Kepangkatan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
-
Mengapa Kapolri mendukung penuh upaya Kementan dalam mencapai swasembada pangan? Kapolri mengaku optimis langkah tersebut dapat terealisasi mengingat Amran merupakan pakar yang mengerti dan tahu cara mewujudkannya. "Saya menyambut baik kerjasama ini dan saya juga mendukung penuh apa yang dilakukan Pak Menteri selama beberapa bulan ini. Pak Mentan sahabat saya dan saya dukung swasembada pangan," ujar Kapolri saat memberi sambutan pada Nota Kerjasama Kementan-Polri di Kementan, belum lama ini.
-
Bagaimana cara Partai Nasional Indonesia (PNI) menjalankan politik ekonominya? PNI adalah partai yang fokus di dalam pemerintahan dengan menjunjung tinggi nasionalisme dan politik ekonomi bersifat nasionalis.
-
Apa yang diharapkan dari kolaborasi KPK dan Polri ini? Lebih lanjut, Sahroni tidak mau kerja sama ini tidak hanya sebatas formalitas belaka. Justru dirinya ingin segera ada tindakan konkret terkait pemberantasan korupsi “Tapi jangan sampai ini jadi sekedar formalitas belaka, ya. Dari kolaborasi ini, harus segera ada agenda besar pemberantasan korupsi. Harus ada tindakan konkret. Tunjukkan bahwa KPK-Polri benar-benar bersinergi berantas korupsi,” tambah Sahroni.
"Perlu kami tegaskan dalam Rakernis Propam Polri tahun 2022, Propam siap mengawal kebijakan Kapolri dalam menjamin kepastian investasi dan dunia usaha," tutur Ferdy dalam acara yang diselenggarakan di Auditorium PTIK, Jakarta Selatan.
Ferdy menyebut, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi di 2022 yakni PDB 5,5 persen. Tentu harapannya kepada Polri agar mampu menjaga momentum.
"Tadi disinggung oleh Ketum KADIN agar supaya tak terjadi revolusi sosial. Artinya, Polri harus menjamin keamanan," jelas dia.
Selain itu, Ferdy melanjutkan, kepada masyarakat dan para pengusaha agar memanfaatkan aplikasi Propam Presisi untuk mengadukan adanya anggota Polri yang nakal.
"Dalam hal ini mengganggu pengusaha menengah dan kecil bahkan pengusaha kelas atas, jangan ragu untuk melaporkan di aplikasi. Pasti saya tindak dengan tegas dan keras," kata Ferdy.
Ketua Umum KADIN Indonesia Arsjad Rasjid menambahkan, Polri memiliki peran dalam mengawal pemulihan ekonomi nasional demi menciptakan kedisiplinan bangsa, menjaga keamanan dan kestabilan situasi sosial untuk menjaga kondusifitas ekonomi, serta iklim investasi.
"Mengawasi pelaksanaan kebijakan program PEN agar tidak terjadi penyelewengan dan penyalahgunaan. Memberikan pelayanan publik yang tanggap dan responsif," ujar Arsjad.
Meski begitu, dia mengeluhkan masih adanya anggota Polri yang justru menghambat terwujudnya pemulihan ekonomi nasional. Sebab itu, perlu adanya penguatan di internal kepolisian termasuk kolaborasi yang inklusif antara Polri, Divisi Propam Polri, serta masyarakat.
"Pungli atau pemerasan dalam proses perizinan usaha. Penyelewengan otoritas terhadap pelaku usaha dengan alasan penyelidikan tindak pidana. Oknum yang menjadi beking usaha-usaha ilegal. Tidak responsif pada laporan gangguan kamtibmas yang menghambat pemulihan ekonomi nasional," terangnya.
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian, Iskandar Simorangkir mengatakan, PEN telah didukung oleh mobilitas penduduk yang mulai meningkat bersamaan dengan terkendalinya kasus Covid-19 di Indonesia.
Mobilitas penduduk sendiri mulai meningkat sejak awal Agustus 2021 dan sejajar dengan level pra-pandemi, sehingga berdampak meningkatnya aktivitas perekonomian pada Triwulan IV-2021.
"Pertumbuhan ekonomi akan sangat tergantung kepada pengendalian pandemi secara disiplin, dukungan perbaikan sistem ketahanan kesehatan, respons kebijakan ekonomi yang tepat (termasuk fiskal dan moneter), untuk memastikan proses pemulihan yang lebih kuat serta penciptaan lapangan kerja secara signifikan dan kesiapan bertransformasi (teknologi digital) ke masa depan," ungkap Iskandar.
Reporter: Nanda Perdana Putra
(mdk/ray)