Kemendes gandeng BPS untuk survei manfaat dana desa
Pelaksanaan survei bersama dengan BPS ini akan membuat data terkait pemanfaatan pelaksanaan pembangunan yang berasal dari dana desa sejak tahun 2015 hingga 2017 agar menjadi lebih valid.
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) pada tahun ini akan mengadakan survei bersama Badan Pusat Statistik (BPS). Survei ini dilakukan untuk melihat dampak manfaat dari pelaksanaan dana desa.
Hal itu disampaikan Kepala Biro Humas dan Kerjasama, Sekretaris Jenderal Kemendes PDTT Bonivasius Prasetya Ichtiarto dalam acara pelatihan instruktur nasional pendataan Pemanfaatan data potensi desa (Podes) 2018 yang digelar di Bandung pada Selasa (10/4).
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Apa jabatan Purwanto di DPRD DKI Jakarta? Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Purwanto meninggal dunia pada Selasa (5/12) pukul 20.05 WIB.
-
Kapan Desa Panggungharjo dibentuk? Desa Panggungharjo dibentuk berdasarkan maklumat monarki Yogyakarta tahun 1946 yang mengatur tentang tata kalurahan saat itu.
-
Apa yang diminta oleh DPRD DKI Jakarta kepada Pemprov DKI terkait Wisma Atlet? Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta Pemprov memanfaatkan Wisma Atlet Kemayoran sebagai tempat rekapitulasi dan gudang logistik Pemilu 2024.
-
Kenapa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB dengan tujuan untuk: Membantu masyarakat: Terutama bagi mereka yang mengalami kesulitan ekonomi. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak: Dengan memberikan kemudahan, diharapkan semakin banyak wajib pajak yang taat membayar pajak. Mendukung pertumbuhan ekonomi: Keringanan pajak dapat mendorong aktivitas ekonomi dan investasi.
-
Apa yang dikampanyekan Kementerian Perhubungan? Kemenhub kampanyekan keselamatan pelayaran kepada masyarakat. Indonesia selain negara maritim, juga merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki lalu lintas pelayaran yang sangat padat dan ramai dan keselamatan pelayaran menjadi isu penting.
Menurutnya, pelaksanaan survei bersama dengan BPS ini akan membuat data terkait pemanfaatan pelaksanaan pembangunan yang berasal dari dana desa sejak tahun 2015 hingga 2017 agar menjadi lebih valid.
Lebih lanjut, Bonivasius yang menjadi narasumber dalam acara pelatihan instruktur nasional ini menambahkan bahwa pemanfaatan data potensi desa (Podes) menjadi sangat penting untuk pembangunan desa yang kini sedang gencar dilaksanakan oleh pemerintah.
"Secara tegas, pemerintah telah menjadikan desa sebagai fokus dalam pembangunan nasional, seperti tercantum dalam nawacita ketiga Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan," katanya.
(mdk/hhw)