Kerjasama pengelolaan Lapas, Kapolri dan Menkum HAM teken MoU

Pengelolaan Lapas, Kapolri dan Menkum HAM teken MoU. Tito menilai, perlu adanya penyempurnaan pedoman kerja antara Polri dan Kemenkum HAM dengan menambah kerjasama sistem pengembangan Lapas di Indonesia. Usulan ini mempertimbangkan faktor pengelolaan Lapas dengan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat.

2017-05-23 15:36:29

Lapas dan Rutan

Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan, pihaknya telah meneken nota kesepahaman dengan Kementerian Hukum dan HAM untuk menyelesaikan masalah-masalah yang muncul di Lembaga Permasyarakatan (Lapas) di Indonesia. Nota yang ditandatangani tanggal 9 Februari 2016 lalu, dibuat untuk mengintensifkan komunikasi dan kerjasama Polri dan Kemenkum HAM dalam membantu pengelolaan Lapas.

"Polri bekerjasama dengan Kemenkum HAM telah membuat MoU tanggal 9 Februari 2016 dalam rangka di antaranya membangun komunikasi dan kerjasama intensif dengan pihak-pihak Lapas yang melibatkan para Kasatwil dan kalapas masing-masing wilayah baik untuk pencegahan maupun penegakkan hukum," kata Tito di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/5).

Tito menilai, perlu adanya penyempurnaan pedoman kerja antara Polri dan Kemenkum HAM dengan menambah kerjasama sistem pengembangan Lapas di Indonesia. Usulan ini mempertimbangkan faktor pengelolaan Lapas dengan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat. Namun, Polri menyerahkan sepenuhnya pembinaan narapidana kepada pihak Lapas.

"Jadi manajemen sistem pengembangan Lapas sebetulnya selama ini kita serahkan sepenuhnya kepada Lapas. Karena pengamanan ini sangat terkait dengan mekanisme dan sistem pembinaan napi yang diselenggarakan Lapas," ujar Tito.

Mantan Kapolda Metro Jaya ini menambahkan, jajarannya akan memberikan bantuan personel untuk melakukan patroli berkala di dalam dan di luar Lapas. Langkah ini guna mengantisipasi kaburnya para napi seperti yang baru terjadi di Rutan Sialang Bungkuk, Pekanbaru, Riau.

"Polri memberikan dukungan personel dalam pelaksanaan razia di dalam Lapas. Polri memberikan dukungan pengamanan area di sekitar Lapas dengan menjadikan area di sekitar Lapas sebagai rute patroli dan titik sambang fungsi Polri shabara secara berkala," ungkapnya.

Pihaknya akan melakukan penindakan terhadap praktik-praktik pelanggaran pidana yang dilakukan narapidana atau pungutan liar di dalam Lapas.

"Polri melakukan penegakkan hukum terhadap tindak pidana di dalam Lapas baik tindak pidana narkoba oleh para napi, pungli oleh sipir dan lain-lain," tandasnya.

Lebih jauh lagi, Polri juga menawarkan kerjasama untuk menyiapkan manajemen pengamanan Lapas. Tito menyatakan jajarannya siap diterjunkan jika Kemenkum HAM membutuhkan.

"Tapi sekali lagi kita serahkan kembali kepada Lapas Kemenkumham kalau memang nyaman jika Polri diminta untuk turut aktif menyusun manajemen Lapas Polri siap. Tapi kita juga tidak ingin ada kesan dari Polri mengintervensi terlalu dalam mengenai permasalahan-permasalahan yang ada di dalam Lapas," pungkasnya.

Orang lain juga bertanya?

(mdk/rnd)

14 Mahasiswa Penerima Beasiswa Otsus Papua di AS Terancam Dipulangkan, Orang Tua Lapor Komnas HAM

Beasiswa ke Luar Negeri 1 tahun yang lalu

Hari Ketiga Layanan Lapor Mas Wapres Mencapai Batas Maksimal, Hanya Terima Sampai Jam 11.00 WIB

Terlihat, beberapa masyarakat sempat beradu argumen dengan petugas lantaran tak bisa masuk untuk melakukan aduan.

Lapor Mas Wapres 1 tahun yang lalu

Catatan Komnas HAM Potret Penanganan HAM di Papua Sepanjang 2024

Dampak dari konflik bersenjata dan kekerasan menimbulkan berbagai persoalan, baik korban jiwa maupun luka-luka,

Papua 1 tahun yang lalu

Catatan Komnas HAM Potret Penanganan HAM di Papua Sepanjang 2024

Dampak dari konflik bersenjata dan kekerasan menimbulkan berbagai persoalan, baik korban jiwa maupun luka-luka,

Papua 1 tahun yang lalu

Catatan Komnas HAM untuk KPU Selama Pelaksanaan Pemilu 2024

Salah satu yang disorot soal netralitas aparat selama mengawal jalannya Pemilu tahun ini.

KPU 1 tahun yang lalu

AHY Ungkap Trik Pembebasan Lahan di IKN Tanpa Menimbulkan Masalah

AHY menegaskan pemerintah juga punya tujuan besar pembangunan yang juga harus dikawal dan dijaga bersama-sama.

AHY 1 tahun yang lalu

Pengelolan Rupbasan akan Dilimpahkan Kemenkum HAM ke Kejagung, Ini Alasannya

Kemenkum HAM tengah membahas rencana pengalihan tersebut bersama dengan pihak Kejagung.

rupbasan adalah 1 tahun yang lalu

Komnas HAM Minta Tambahan Anggaran Rp37,15 Miliar, Salah Satunya buat Kawal Pembangunan di IKN

Pengawalan dilakukan agar pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) agar tetap mengedapan prinsip-prinsip HAM.

Komnas HAM 1 tahun yang lalu

Deklarasi Pemilu Damai, Kapolri: Persatuan dan Kesatuan Harus Dijaga

Deklarasi Pemilu Damai bukti komitmen Polri mengamankan dan menjaga seluruh tahapan

kapolri listyo sigit 2 tahun yang lalu

Kemenkum HAM Jateng Telusuri Kebenaran Aksi Mesum Napi dan Perempuan di Lapas

Sedangkan mengenai adanya bilik asmara, dengan jelas membantas keberadaan fasilitas tersebut.

kasus mesum 1 tahun yang lalu

Mantan Kombatan GAM Bakal Dapat Lahan Sebelum Pelantikan Prabowo-Gibran

Para mantan Kombatan GAM merupakan janji negara yang dituangkan dalam perjanjian perdamaian Pemerintah RI-GAM,.

Gerakan aceh merdeka 1 tahun yang lalu

Kementan Arahkan Merauke Jadi Penyedia Pangan Melalui Opla

Kementan menyiapkan Kabupaten Merauke menjadi penyedia pangan skala luas melalui modernisasi pertanian melalui optimasi lahan.

kementan 1 tahun yang lalu

Komnas HAM Turun Tangan Ungkap Kasus Polisi Tembak GRO Siswa SMKN 4 Semarang, 14 Saksi Diperiksa

Komnas HAM juga berkoordinasi dengan LPSK untuk memastikan tidak ada intervensi terhadap saksi yang diperiksa.

Polisi Tembak Siswa SMK 1 tahun yang lalu