AHY Ungkap Trik Pembebasan Lahan di IKN Tanpa Menimbulkan Masalah
AHY menegaskan pemerintah juga punya tujuan besar pembangunan yang juga harus dikawal dan dijaga bersama-sama.
Komitmen ini disampaikan AHY usai menjadi pembicara di Kuliah Umum yang digelar di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) Kabupaten Sleman, DIY.
AHY Ungkap Trik Pembebasan Lahan di IKN Tanpa Menimbulkan Masalah
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memastikan pemerintah tidak akan main gusur dalam proses pembebasan lahan di Ibu Kota Negara (IKN).
Komitmen ini disampaikan AHY usai menjadi pembicara di Kuliah Umum yang digelar di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) Kabupaten Sleman, DIY, Kamis (25/4).
AHY menyebut beberapa waktu yang lalu dirinya bersama sejumlah menteri lain diundang oleh Presiden Jokowi untuk membahas perkembangan terkini pembangunan IKN.
Dalam rapat itu, selain membahas tentang IKN juga membahas tentang sejumlah proyek strategis nasional lainnya. AHY membeberkan dalam rapat terbatas itu ada komitmen bersama untuk melakukan percepatan-percepatan. Untuk mendukung percepatan ini, dibahas pula tentang kepastian hukum termasuk kepastian hukum hak tanah agar investasi dapat bergerak.
AHY menuturkan khusus untuk Kementerian ATR/BPN mendapatkan tugas untuk memastikan lahan-lahan yang akan dipakai untuk investasi bisnis tidak ada masalah.
AHY mencontohkan salah satu pengecekan adalah saat ada pelepasan kawasan hutan akan dipastikan ada tidaknya masyarakat yang menghuni lokasi tersebut.
"Jika ada (masyarakat yang menghuni), harus diselesaikan terlebih dahulu. Tidak boleh asal gusur. Kita ingin pendekatan itu juga humanis," ujar AHY.
"Kita tidak ingin ada bentrokan-bentrokan terjadi di lapangan karena pada akhirnya kita mengutamakan masyarakat kita sendiri. Apalagi mereka yang sudah menghuni cukup lama di suatu daerah," imbuh AHY.
Meskipun demikian, AHY menegaskan pemerintah juga punya tujuan besar pembangunan yang juga harus dikawal dan dijaga bersama-sama. Sehingga pemerintah perlu menyeimbangkan antara percepatan pembangunan nasional dengan keadilan sosial.
"Kita menyeimbangkan antara percepatan pembangunan nasional dan pembangunan tadi, termasuk infrastruktur. Tetapi juga tidak boleh mengesampingkan aspek keadilan sosial, keberpihakan kita kepada rakyat kecil," urai AHY.
"Inilah yang menjadi kekuatan sekaligus tantangan tersendiri bagi Kementerian ATR/BPN maupun kementerian lainnya," tutup AHY.
