Hal itu disampaikan olehnya dalam rapat perdananya dengan Komisi II
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memaparkan program prioritas. Hal ini disampaikan olehnya dalam rapat perdananya dengan Komisi II Dewan Pimpinan Rakyat (DPR) RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
AHY lebih dulu mengungkapkan, jika dirinya ikut mensukseskan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.
"Beberapa program prioritas lainnya adalah satu, ikut mensukseskan pembangunan IKN dengan menyelesaikan 2.086 hektar lahan tanah di sekitar kawasan inti Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur, dengan tetap menjaga rasa keadilan bagi masyarakat," kata AHY, Jakarta, Senin (25/3).
Selanjutnya, mendukung terjaganya iklim investasi yang sehat sekaligus menghadirkan rasa keadilan bagi masyarakat. Khususnya dalam penyelesaian kasus Rempang, di Kepulauan Riau.
"Tiga, menyelamatkan aset-aset negara, di antaranya dalam penyelesaian kasus hukum Hotel Sultan Jakarta. Empat, memberantas mafia tanah yang menyengsarakan rakyat dan merugikan keuangan negara," ujarnya.
Ketua Umum Partai Demokrat ini menegaskan, terkait mafia tanah diperlukan penanganan khusus.
Apalagi, baru dua hari menjadi Menteri ATR/BPN, sudah ada ribuan pesan melalui telepon seluler dan media sosial melaporkan aksi para mafia tanah.
"Saya lalu menyusun pemberantasan mafia tanah ini. Ada dua strategi, pertama, pencegahan. Kegiatan pencegahan dilakukan dengan proses sertifikasi secara masif dengan adanya sertifikat rakyat punya kepastian hukum," ungkapnya.
"Pencegahan juga dilakukan secara internal, melalui kerja sama intensif dengan aparat penegak hukum baik kepolisian, maupun kejaksaan," pungkas AHY.
AHY menegaskan persoalan mafia tanah diperlukan penanganan khusus
"Jadi saya datang hari ini untuk memenuhi undangan rapat kerja," kata AHY.
Baca Selengkapnya
Bersamaan dengan itu, AHY juga mendorong proses redistribusi tanah untuk melahirkan keadilan, kemajuan, dan kesejahteraan.
Baca Selengkapnya
Hadi Tjahjanto mengaku memberi pesan kepada AHY, terkait tugas di Kementerian ATR BPN
Baca Selengkapnya
Penyelesaian RUU Masyarakat Adat jadi salah satu program prioritas Ganjar-Mahfud.
Baca Selengkapnya
Sehingga, hak tanah mereka tak dirampas mafia tanah.
Baca Selengkapnya
Sertipikat tersebut diserahkan di Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta pada Selasa (13/02/2024).
Baca Selengkapnya
AHY berjanji akan menindak tegas mafia tanah yang melawan hukum.
Baca Selengkapnya
Puan enggan menjelaskan secara detail saat dipertegas mengenai RUU MD3 yang saat ini sudah masuk dalam daftar prolegnas prioritas.
Baca Selengkapnya
AHY yakni memberantas serta menggebuk mafia tanah tanpa harus takut.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi