Menteri AHY Dapat Kucuran Anggaran Tambahan Rp620 Miliar dari Sri Mulyani, Buat Apa?
Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan tambahan anggaran tahun 2024 kepada Kementerian ATR/BPN sebesar Rp620 miliar.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mendapat tambahan anggaran sebesar Rp620 miliar dari Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Menteri ATR/BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan anggaran belanja tambahan tahun 2024 tersebut untuk menyelesaikan program-program Kementerian ATR/BPN.
"Kita mendapatkan anggaran tambahan Rp620 miliar, dan itu jelas peruntukannya apa saja termasuk untuk menyelesaikan program-program seperti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Reforma Agraria, dan lain-lain," beber AHY di Desa Cibalung, Kecamatan Cijeruk, Bogor, Jawa Barat, dikutip Rabu (6/8).
AHY berharap anggaran Kementerian ATR/BPN bisa tetap terjaga dengan baik.
"Memang kita masih terus berupaya untuk tahun anggaran ke depan ini juga anggaran Kementerian ATR BPN bisa tetap terjaga dengan baik," kata AHY seperti dilansir dari Antara.
Sebagai informasi, Menteri AHY mengklaim akan fokus pada percepatan sertifikasi tanah dan pemberantasan mafia tanah pada sisa masa pemerintahan Presiden RI Joko Widodo.
Program PTSL
Katanya, Kementerian ATR/BPN terus berupaya untuk memperluas cakupan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Sebanyak 104 kota/kabupaten di Indonesia ditargetkan tersertifikasi lengkap pada 2024, termasuk yang dapat melayani secara elektronik.
Menurut AHY, program PTSL ini penting tidak hanya untuk memberikan keadilan kepada masyarakat. Ttapi juga menghadirkan iklim investasi yang penuh kepastian hukum, terutama terkait tanah dan tata ruang.
PTSL adalah program pemerintah yang digagas sejak 2017, yang bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat proses pendaftaran tanah bagi masyarakat.
PTSL juga bertujuan, di antaranya meningkatkan kepastian hukum atas hak kepemilikan tanah dan mencegah sengketa tanah pada masa mendatang.
AHY mengatakan dirinya juga berkomitmen untuk menyelesaikan berbagai kasus mafia tanah.
Kementerian ATR/BPN akan menjalankan target yang dititipkan Presiden Joko Widodo, termasuk revisi Peraturan Pemerintah (PP) terkait penerbitan hak guna usaha (HGU) untuk keperluan perdagangan karbon (carbon trading).
AHY Bagi-Bagi Sertifikat Tanah Elektronik di Kalbar: Ini Bisa Cegah Masyarakat Jadi Korban Mafia Tanah
Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyerahkan sertifikat tanah PTSL dan Redistribusi berbentuk elektronik perdana untuk di Kalimantan Barat, Sabtu (22/6). Penyerahan sertifikat elektronik itu, dilakukan AHY di kantor ATR/BPN Kabupaten Kubu Raya.
Setibanya di kantor ATR/BPN, AHY langsung menyerahkan lima sertifikat elektronik PTSL dan lima sertifikat elektronik untuk redistribusi.
AHY mengatakan, adanya sertifikat tanah dalam bentuk elektronik mampu mencegah masyarakat dari mafia tanah."Jadi dengan sertifikat elektronik ini harapannya bukan hanya lebih ringkes tapi tinggal satu lembar saja dan sebenernya tidak perlu di print, tapi kalau diprint juga bisa tapi di handphone setiap saat dicek," kata AHY.
"Dan kalau sudah masuk ke data base kita artinya tidak semudah itu menduplikasi menggandakan karena kita tahu dokumen sering di masa lalu disalahgunakan kemudian di palsukan sehingga menjadi korban mafia tanah," sambung dia.
Tak hanya itu, dengan adanya sertifikat elektronik mampu memberikan kepastian hukum bagi pemilik sertifikat."Artinya semua bidang tanah terpetakan terdata dengan baik mudah-mudahan reformasi agraria termasuk keadilan kepastian hukum atas tanah masyarakat dan juga institusi kita bisa wujudkan bersama," ucapnya.
