AHY Blak-blakan Ungkap Capaian di 100 Hari Kerja jadi Menteri ATR
AHY juga fokus memberantas mafia tanah yang nilai kerugiannya cukup besar.
AHY dilantik jadi menteri ATR pada 21 Februari 2024.
AHY Blak-blakan Ungkap Capaian di 100 Hari Kerja jadi Menteri ATR
Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sudah 100 hari lebih menjabat sebagai menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Sebelumnya, AHY dilantik pada 21 Februari 2024 silam.
AHY menceritakan pengalamannya lebih kurang tiga bulan menjabat sebagai anak buah Presiden Jokowi. Dia mengaku sejak mendapat amanah dari Presiden langsung melakukan belanja masalah dengan terjun ke masyarakat.
"Hari pertama kerja langsung terbang dan turun ke lapangan. Inilah yang kita lakukan di Sulawesi Utara ketika itu, saya langsung menyerahkan sertifikat secara door to door, sekaligus juga menyerahkan penyerahan untuk gereja," kata AHY di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jumat (7/6).
Selain itu, dia melakukan koordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga yang terkait dengan ATR/BPN untuk menyelesaikan berbagai masalah lintas sektor.
"Banyak urusan ATR/BPN dengan APH, urusan sengketa, konflik, mafia tanah. Oleh karena itu kami mendatangi Kejaksaan Agung dan Mabes Polri," kata dia.
AHY juga memaparkan sejumlah program kerja di kementerian ATR/BPN. Pertama, program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL).
"Alhamdulillah dalam 1000 hari terakhir berhasil kita tambah 2,4 juta bidang tanah yang teregister. Sehingga hari ini ada 133,3 juta bidang tanah," kata AHY.
Sementara terkait progres penyelesaian tanah dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, ia menyebut mendapat target 21 paket pengadaan tanah untuk diselesaikan di IKN.
"Di minggu-minggu terakhir ini ada empat paket pengadaan yang telah selesai, sedangkan beberapa masih on going. Di antaranya untuk infrastruktur tahap satu, sistem pengelolaan air minum. Lalu ada jalan shortcut di pasar Sepaku dan yang terakhir jalan tol akses menuju IKN." katanya.
Ketum Partai Demokrat itu juga menyinggung soal mafia tanah. AHY menyebut ada 82 kasus mafia tanah dan berpotensi memunculkan kerugian negara hingga Rp1,7 Triliun.
"Kita bekerja dengan serius ada 19 kasus yang berhasil (diberantas) yang lainnya masih on progress. Dari 19 kasus saja kita sudah berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara dan masyarakat itu sekitar Rp 893 Miliar," ucap AHY.
"Sebetulnya lebih banyak lagi yang bisa kita selamatkan, tapi tentu serba ada keterbatasan," pungkas dia.
