2.086 Hektar Tanah IKN Bermasalah, AHY: Insya Allah Ada Solusi Terbaik
AHY mengaku terus berkomunikasi dengan Komisi II DPR RI terkait permasalahan lahan
AHY menyampaikan ingin permasalahan lahan 2.086 Ha tersebut bisa dicarikan solusi terbaik
2.086 Hektar Tanah IKN Bermasalah, AHY: Insya Allah Ada Solusi Terbaik
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) akan menjelaskan kepada Komisi II DPR RI terkait permasalahan 2.086 hektare tanah di Ibu Kota Nusantara (IKN).
AHY menyampaikan ingin permasalahan lahan 2.086 Ha tersebut bisa dicarikan solusi terbaik.
"Insya Allah selalu ada jalan untuk bisa memediasi. Kalau bisa ada jalan mencari solusi yang terbaik," ujarnya kepada wartawan di Makassar, Minggu (28/4).
AHY mengaku terus berkomunikasi dengan Komisi II DPR RI terkait permasalahan lahan 2.086 Ha di kawasan IKN
Meski demikian, AHY mengingatkan permasalahan lahan 2.086 Ha tersebut bukan hanya domain Kementerian ATR/BPN.
"Tetapi sekali lagi, itu tidak sepenuhnya menjadi domain BPN. Mengapa, karena bagi kami sudah melakukan verifikasi dan identifikasi terkait ada sejumlah bidang yang masih ada masyarakat," tuturnya.
Ketua Umum Partai Demokrat ini juga mengaku sudah berkomunikasi dengan Otorita IKN terkait permasalahan lahan seluas 2.086 Ha tersebut. Komunikasi dibangun untuk menyelesaikan masalaH tersebut.
"Karena mereka (Otoritas IKN) yang nantinya akan menyelesaikan, apakah bentuknya ganti rugi atau yang dinamakan dampak sosial kemasyarakatan (PDSK). Ada sebuah mekanisme skema yang memang yang berlaku untuk mengganti atau paling tidak memberikan bantuan kepada masyarakat yang sudah terlebih dahulu ada di lokasi-lokasi tersebut," bebernya.
AHY juga mengungkapkan sudah dipanggil oleh Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas untuk membahas masalah tersebut.
Dalam rapat terbatas tersebut juga dihadiri Otorita IKN, Menteri Investasi, dan sejumlah menteri lainnya.
"Artinya kita ingin pembangunan tidak berhenti dan terus berproses. Tetapi juga jangan sampai ini ada masyarakat yang dirugikan atau menjadi korban dari pembangunan," pungkas AHY.
