Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
LIVE

Ini Tujuan AHY Tiba-Tiba Sambangi Mahkamah Agung

AHY mengaku, kedatangannya kali ini untuk bersilaturahmi dan berkolaborasi untuk menangani persoalan sengketa pertanahan di Indonesia.

ahy
Ini Tujuan AHY Tiba-Tiba Sambangi Mahkamah Agung
Ini Tujuan AHY Tiba-Tiba Sambangi Mahkamah Agung (©merdeka.com)


Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Negara (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyambangi Kantor Mahkamah Agung Republik Indonesia, Senin (22/7/2024). AHY mengaku, kedatangannya kali ini untuk bersilaturahmi dan berkolaborasi untuk menangani persoalan sengketa pertanahan di Indonesia.

Rekomendasi Beritauntuk kamu

“Senang kami bisa berdiskusi secara langsung silaturahmi sekaligus membahas sejumlah isu dan substansi,” kata AHY kepada awak media di Jakarta, Senin (22/7/2024).

AHY mengaku, konsen utama kementeriannya adalah menghadirkan keadilan dan kepastian hukum hak atas tanah. Maka dari itu, kuncinya adalah hukum yang adil untuk warga negara pencari keadilan atas tanah mereka.


“Kami dengan semangat gebuk mafia tanah di berbagai daerah itu tujuannya sekali lagi untuk membela rakyat, menyelamatkan aset negara, sekaligus juga menghindari atau mencegah terjadinya kerugian baik masyarakat maupun negara,” jelas AHY.

AHY mengaku, tugas dari kementeriannya tidak mudah karena berbicara kejahatan atau sengketa pertanahan yang melibatkan banyak pihak. Apalagi, masalah yang hadir kadang sudah carut marut dan berjalan belasan tahun dan tak kunjung usai.

“Kami bermohon tentunya kepada yang mulia Ketua Mahkamah Agung dan jajaran termasuk yang ada di pusat dan daerah kita ingin agar penanganan sengketa dan konflik Pertanahan ini benar-benar di-backup penuh oleh sistem peradilan yang juga prudent, transparan, akuntabel dan adil tentunya,” harap AHY.


AHY Minta Tidak Ada Oknum Peradilan

AHY mengungkap, Satgas Anti Mafia Tanah yang sudah berjalan selama ini, berkolaborasi baik dengan jajaran Kepolisian dan Kejaksaan. Maka dari itu, jaminan mendapatkan sistem peradilan yang tidak ada oknum ‘bermain’ adalah kunci dari penyelesaian sengketa tanah yang diharapkan.


“Sebab jika ada oknum erlibat justru membuat masalah semakin keruh bahkan menyebabkan ketidakadilan. Dari itu semua kami bersepakat, seringkali bukan karena ada niat yang buruk tapi perbedaan persepsi, perbedaan definisi, contohnya antara tanah negara dengan tanah milik negara,” ungkap AHY.

AHY mendorong, dalam penyelesaian beberapa kasus pertanahan perlu adanya kesamaan frekuensi dan persepsi yang dibangun antar pihak bersengketa. Karena itu, AHY dan MA dalam waktu dekat segera merealisasikan kerjasama dalam bentuk sertifikasi hakim.


“Sertifikasi kepada hakim-hakim yang khusus dipersiapkan untuk menangani kasus-kasus Pertanahan ini penting sekali karena isunya spesifik, ilmu dan pengalaman juga harus dipersiapkan dengan sebaik mungkin,” dorong AHY.

AHY berharap, persiapan tersebut bisa terlaksana dalam satu hingga dua bulan kedepan melalui pendidikan kilat kepada para hakim yang modul dan tim pengajarnya didatangkan oleh kemeteriannya dan MA.

“Modul-modul ini sedang dirumuskan dengan baik mudah-mudahan tidak lama lagi 1 sampai 2 bulan ini kita bisa selenggarakan semacam workshop kemudian juga eksekutif program latihan diklat dan lain sebagainya,” AHY menandasi.


Sebagai informasi, dalam pertemuan yang berjalan tertutup tersebut hadir mendampingi AHY, Dirjen Penanganan Sengketa Konflik Pertanahan, dan Dirjen Pengadaan Tanah.

Sementara itu, pihak Mahkamah Agung diwakili oleh Sekretaris MA dan jajaran panitera.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Dedi Rahmadi
Editor Dedi Rahmadi
D
Reporter
    Dedi Rahmadi
Berita Terpopuler

Berita Terpopuler

Sehari Setelah Dilantik, AHY Langsung Blusukan ke Manado Temui Warga untuk Berikan Sertifikat Tanah
Sehari Setelah Dilantik, AHY Langsung Blusukan ke Manado Temui Warga untuk Berikan Sertifikat Tanah

Momen AHY blusukan ke Manado, satu hari setelah dilantik jadi Menteri ATR/BPN.

AHY
Kasus Dugaan Penistaan Agama Pegawai Kemenhub, Polisi Bakal Periksa Saksi Ahli MUI & Kemenag
Kasus Dugaan Penistaan Agama Pegawai Kemenhub, Polisi Bakal Periksa Saksi Ahli MUI & Kemenag

“Kemudian penyidik akan berkoordinasi dengan MUI (Majelis Ulama Indonesia), Kementerian Agama, ahli bahasa, ahli pidana,” kata Ade Ary

Penistaan Agama
Sidang Lanjutan Sengketa Pilpres, MK Periksa Saksi dan Ahli Kubu Ganjar-Mahfud Hari Ini
Sidang Lanjutan Sengketa Pilpres, MK Periksa Saksi dan Ahli Kubu Ganjar-Mahfud Hari Ini

Secara teknis, MK memberi kesempatan yang sama seperti yang dilakukan oleh pemohon 1 yaitu Tim Hukum Nasional Anies-Muhaimin kemarin.

Sidang PHPU MK 2024
Hadapi 24 Kasus Pertanahan, Menkes Budi Gandeng Kementerian Agraria dan Tata Ruang
Hadapi 24 Kasus Pertanahan, Menkes Budi Gandeng Kementerian Agraria dan Tata Ruang

Menkes mengatakan kolaborasi tersebut adalah upaya Kemenkes untuk mempertahankan aset milik negara.

Menkes Budi Gunadi
Menteri AHY: IKN adalah Mahakarya Kebanggaan Bangsa Indonesia
Menteri AHY: IKN adalah Mahakarya Kebanggaan Bangsa Indonesia

AHY menambahkan dalam 100 hari kerja ke depan akan menyelesaikan sisa paket pengadaan tanah sejumlah 11 paket.

Menteri ATR/BPN AHY
Jadi Tersangka usai Lawan Pencuri, Kini Pengembala Kambing di Serang Menangis Haru Kasusnya Dihentikan
Jadi Tersangka usai Lawan Pencuri, Kini Pengembala Kambing di Serang Menangis Haru Kasusnya Dihentikan

Muhyani tidak pernah terbayang dan sangat terpukul saat harus berurusan dengan hukum.

Kasus Kriminal
AHY Singgung Pemerintah Soal Jaring Pengaman Sosial: Itu Hanya Solusi Jangka Pendek
AHY Singgung Pemerintah Soal Jaring Pengaman Sosial: Itu Hanya Solusi Jangka Pendek

AHY tidak menginginkan masyarakat tergantung pada bantuan jangka pendek.

AHY
AHY Buka Suara Soal Penyebab 2.086 Hektare Tanah IKN Masih Bermasalah
AHY Buka Suara Soal Penyebab 2.086 Hektare Tanah IKN Masih Bermasalah

AHY menyinggung perlunya penanganan dampak sosial yang komprehensif bagi warga yang terdampak pembangunan IKN.

AHY
Komisi III Setop Uji Kelayakan Calon Hakim Agung, Ternyata Ada Kesalahan
Komisi III Setop Uji Kelayakan Calon Hakim Agung, Ternyata Ada Kesalahan

Hal tersebut, kata Habiburokhman, tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung (UU MA).

seleksi calon hakim agung
Mahfud MD soal Putusan MA Tentang Batas Usia Calon Kepala Daerah: Melampaui Kewenangan
Mahfud MD soal Putusan MA Tentang Batas Usia Calon Kepala Daerah: Melampaui Kewenangan

Menurutnya, saat ini hukum di Indonesia sudah rusak. Karena dirusak oleh segelintir pihak.

Mahfud Md
Dorong RUU Masyarakat Hukum Adat Disahkan, Gibran: Kita Tak Ingin Tanah Adat Dirampas Pengusaha Besar
Dorong RUU Masyarakat Hukum Adat Disahkan, Gibran: Kita Tak Ingin Tanah Adat Dirampas Pengusaha Besar

. Keberadaan UU itu nantinya akan memberikan ketegasan pada tanah atau hutan adat tersebut agar tak berpindah tangan ke pihak-pihak yang pada akhirnya merugikan

Kampanye Gibran
Ini Tantangan Dihadapi Pemerintah Selesaikan Masalah Tumpang Tindih Lahan di Indonesia
Ini Tantangan Dihadapi Pemerintah Selesaikan Masalah Tumpang Tindih Lahan di Indonesia

Dalam 4 bulan terakhir ini, Kementerian ATR berhasil meningkatkan jumlah kantor pertanahan.

AHY