Ketua IPW: Semua aparatur di Kalijodo patut dicurigai dapat jatah

Lokalisasi dan perjudian kerap mengucurkan duit kepada pihak terkait untuk memuluskan bisnis mereka.

Kawasan Kalijodo belakangan menjadi target penertiban oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kawasan yang disebut jalur hijau ini dianggap pusat transaksi narkoba dan pelacuran. Namun mirisnya, kawasan maksiat ini diduga menjadi sumber penghasilan polisi. Polisi dikabarkan mendapat uang dari para pengedar narkoba agar tak menghalangi mereka untuk bertransaksi dan menggunakan barang haram tersebut.

Ketua Presidium Indonesian Police Watch (IPW) Neta S Pane mengatakan dugaan polisi mendapat sogokan itu memang benar adanya. Namun, yang perlu dicurigai bukan hanya polisi melainkan seluruh aparatur terkait termasuk pejabat daerah setempat.

"Bukan hanya polisi, semua aparatur patut diduga menerima jatah," kata Neta di dalam dialog publik Perhimpunan Kedaulatan Rakyat (PKR) dengan topik Reshuffle Kabinet; Mengembalikan Kepercayaan Publik di Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (14/2).

Dituturkannya, lokalisasi pelacuran dan perjudian kerap mengucurkan duit kepada pihak terkait untuk memuluskan bisnis mereka. Tak hanya itu, untuk mencari jalan aman mereka bahkan siap mengikuti permintaan orang-orang yang berkepentingan dengan keuangan.

"Setiap ada lokasi pelacuran, perjudian ada dana segar luar biasa banyak. Bukan hanya polisi, Pemda, militer dan lain-lain terutama premanisme," ujar Neta.

Neta tidak menampik di kawasan Kalijodo ada Polsek yang bertugas mengamankan dan mengayomi masyarakat. Namun persoalan pelacuran, Neta menegaskan itu tanggung jawab Pemerintah Daerah.

"Mereka cuma menjaga keamanan. Ya pelacuran urusannya Perda bukan KUHAP, jadi bukan tugas polisi," tegas dia.

"Sepanjang tidak ada aksi kriminal, Polda tak bisa lalukan apa-apa. Lokalisasi urusan Perda, perjudian urusan polisi, premanisme sepanjang tidak ada yang mengadu enggak ada masalah," tutupnya.