Ketum Muhammadiyah Ingatkan Menteri Jokowi Bekerja untuk Rakyat bukan Kelompok
"Jujur tidak dalam posisi aju-mengajukan (nama kader menjadi menteri)," kata Haedar.
Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir mengatakan pihaknya tidak mengajukan kader untuk menjadi menteri ke Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Namun, jika ada Muhammadiyah diberi kesempatan, dia memastikan kader tersebut akan bekerja profesional untuk kepentingan rakyat bukan kelompok.
"Jika di antara kader Muhammadiyah dipilih dan diberi amanat, InsyaAllah akan menjadi pemimpin dan menjadi pejabat untuk semua pihak, semua rakyat dan semua golongan. Tidak untuk kepentingan golongan tertentu," kata Haedar di Kantor PP Muhammadiyah Yogyakarta, Kamis (8/8).
-
Apa yang terjadi di Bukber Kabinet Jokowi? Bukber Kabinet Jokowi Tak Dihadiri Semua Menteri 01 & 03, Sri Mulyani: Sangat Terbatas
-
Kenapa Ma'ruf Amin berharap pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka melanjutkan Inpres Jalan Daerah? (Inpres Jalan Daerah) ini komitmen pemerintah mudah-mudahan ini dilanjutkan terus nanti oleh pemerintah yang akan datang. Komitmen ini, sebab ini kan pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan yang merata, tidak hanya di pusat-pusat tapi juga di daerah-daerah," ujar dia, dikutip dari Antara.
-
Kapan Ma'ruf Amin datang ke kantor DPP PKB? Berdasarkan pantauan merdeka.com, Ma'ruf datang sekira 15.46 WIB.
-
Kapan Mohammad Amin menjabat sebagai Gubernur Muda Sumatra Utara? Ia baru dilantik pada 14 April 1947 dan berakhir pada 30 Mei 1948.
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
-
Kenapa Prabowo bertemu Jokowi di Istana? Juru Bicara Menteri Pertahanam Dahnil Anzar Simanjuntak menyebut, pertemuan Prabowo dengan Jokowi untuk koordinasi terkait tugas-tugas pemerintahan.
Meski begitu, dia menegaskan, Muhammadiyah tidak mengajukan nama kader ke Jokowi-Ma'ruf. Pihaknya memberikan kepercayaan kepada Jokowi menentukan menteri-menteri pembantunya.
"Kita (Muhammadiyah) posisi ormas. Jujur tidak dalam posisi aju-mengajukan (nama kader menjadi menteri). Kita percayakan sepenuhnya kepada Pak Jokowi untuk memilih menterinya yang terbaik," ujar Haedar.
Oleh karena itu, Haedar mengingatkan siapapun tokoh yang dipilih menjadi menteri harus bekerja tulus untuk bangsa, negara dan rakyat. Dia meyakini Jokowi akan memberi arahan agar bekerja demi kepentingan rakyat.
"Jangan pernah menjadi menteri hanya untuk satu golongan satu partai satu kelompok. Saya percaya Pak Jokowi. Dari mana pun menteri itu berasal, bisa membimbing, mengarahkan dan men-direct para menteri untuk berdiri tegak di atas kepentingan rakyat bangsa dan negara bukan kepentingan golongan kelompok atau pun pribadi," imbuh Haedar.
Baca juga:
Usai Megawati Dikukuhkan jadi Ketum, PDIP akan Bahas Kabinet Jokowi
Jika Konsep Tak Diakomodir, Gerindra Tetap Berada di Luar Pemerintahan
Surya Paloh Soal Jatah Menteri: Kalau Presiden Tak Butuh Nasdem, Tidak Apa-Apa
Jokowi Jawab Mega soal Jumlah Menteri dari PDIP: Pasti Terbanyak, Jaminannya Saya
Sandiaga Nilai Harus Ada Partai Oposisi