Ketum Muhammadiyah minta Kapolri tak masuk area tafsir video Ahok

Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, mengingatkan Kapolri Jenderal Tito Karnavian tak masuk dalam area tafsir transkip video Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) soal dugaan penistaan agama. Pihaknya menyarankan penafsiran transkip tersebut diserahkan kepada ahli bahasa.

Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, mengingatkan Kapolri Jenderal Tito Karnavian tak masuk dalam area tafsir transkip video Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) soal dugaan penistaan agama. Pihaknya menyarankan penafsiran transkip tersebut diserahkan kepada ahli bahasa.

"Soal pernyataan Pak Ahok antara menggunakan kata 'pakai' dan tanpa kata itu. Itulah maksudnya Pak Kapolri jangan masuk ke area tafsir tersebut agar tidak menimbulkan prasangka tertentu. Baik benar, lebih-lebih salah bisa menimbulkan pro dan kontra lagi dan nanti polisi dituding memihak," kata Haedar di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Selasa (8/11).

Haedar menambahkan, pihaknya berharap kasus penistaan agama Islam ini segera diselesaikan dengan proses hukum transparan dan objektif. Tak hanya itu, kasus tersebut diharapkan menjadi pelajaran berharga sehingga tak ada terjadi kembali pada suatu hari nanti.

"Kami harapkan segera berakhir dan ada kata putus agar bangsa ini tidak tersandera oleh satu sampai dua orang yang bertindak gegabah di dalam kehidupan berkebangsaan kita," ujar Haedar.

Lebih lanjut, Haedar berujar, Muhammadiyah mengajak seluruh rakyat Indonesia termasuk media massa menciptakan suasana lebih kondusif usai aksi massa 4 November 2016 itu. Pria kelahiran Bandung, 25 Februari 1958, ini juga mengajak seluruh umat Islam agar terus mengawal proses hukum dugaan penistaan agama dijalani Ahok.

"Kami berharap agar menciptakan suasana yang lebih kondusif untuk mengawal kasus ini supaya betul-betul sesuai dengan rasa keadilan dan aspirasi umat Islam yang merasa ada rasa dan jiwa keagamaan mereka yang terganggu," tandasnya.