Kisruh KPK vs Polri, Usman Hamid nilai wibawa Jokowi hancur

Jokowi juga didesak libatkan KPK dan PPATK dalam menyeleksi calon Kapolri baru.

Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Reformasi Sektor Keamanan menilai baru kali ini dalam sepanjang sejarah, Indonesia memiliki Presiden yang kewibawaannya jatuh. Hal ini merujuk dari sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang seakan membiarkan Polri dicampuradukan kepentingan politik.

Anggota koalisi yang juga mantan Koordinator KontraS, Usman Hamid melihat dari karier Komjen Budi Waseso yang sangat instan dan dengan dicopotnya Komjen Pol Suhardi Alius dari posisi Kabareskrim, serta pencopotan Jenderal Sutarman sebagai Kapolri yang tidak jelas alasannya.

"Belum pernah dalam sejarah Indonesia, Presiden kewibawaannya jatuh seperti saat ini. Polri jadi bulan-bulanan. Waseso sangat instan kariernya. Suhardi digeser dari Kabareskrim padahal dia kooperatif dengan KPK. Terlebih dengan dicopotnya Sutarman. Bukan hanya kewibawaan Presiden yang hancur tapi Polri, Pemerintah, dan DPR," kata Usman di kantor KontraS, Jl. Borobudur, Jakarta, Jumat (6/2).

Untuk itu, Usman berharap agar Jokowi bersikap tegas untuk menyelesaikan masalah di tubuh Polri. Salah satunya dengan membatalkan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri dan tidak memilih Budi Waseso sebagai Kapolri. Serta, melibatkan KPK dan PPATK untuk menyaring calon Kapolri.

"Jokowi harus melibatkan KPK dan PPATK dalam mencalonkan Kapolri. Ini keharusan," tegasnya.