Kominfo Minta Tambahan Anggaran Rp10 Miliar ke DPR untuk Sosialisasi Makan Bergizi Gratis

Dia menjelaskan, pentingnya sosialisasi agar tidak terjadi perbedaan program yang digagas oleh presiden terpilih dan wakil presiden terpilih.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi mengatakan, pihaknya meminta tambahan anggaran sebesar Rp10 miliar untuk sosialisasi makan bergizi gratis.

"Kita membantu sosialisasi program makanan bergizi. Kita perlu sosialisasi. Sosialisasi untuk memberikan awareness kepada masyarakat tentang betapa pentingnya program makanan bergizi untuk anak-anak kita," kata Budi Arie, kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/9).

Dia menjelaskan, pentingnya sosialisasi agar tidak terjadi perbedaan program yang digagas oleh presiden terpilih dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka itu baik di kota maupun di daerah.

"Ya, tentu ini sebagai sebuah program kan sangat bagus. Program makanan bergizi ini. Supaya tidak terjadi gap yang jauh dari sumber daya manusia Indonesia. Terutama untuk daerah-daerah tertinggal dan terluar Indonesia," jelas dia.

Lebih lanjut, terkait anggaran untuk sosialisasi makan bergizi berasal dari mana, Budi Arie mengatakan badan anggaran (Banggar) DPR RI yang akan memutuskan.

"Itu Banggar yang putusin. Banggar putusin, buat Kominfo ada tambahan Rp10 miliar," imbuh Budi Arie.

Badan Gizi Nasional langsung bekerja setelah Presiden Jokowi melantik Ketua Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana. Salah satu tugas badan ini dalam rangka menurunkan angka stunting di Tanah Air lewat program makan siang bergizi gratis.

Dadan mengatakan, target pelaksanaan Program Makan Gizi Gratis bagi kelompok yang membutuhkan akan dimulai tanggal 2 Januari 2025 di Indonesia. Atau, setelah pihaknya memperoleh Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada Desember 2024.

"Secepatnya. Targetnya kalau semua lancar, maka kami ingin agar Desember kami terima DIPA dan 2 Januari program Makan Bergizi Gratis dilaksanakan, langsung seluruh Indonesia," ujar Dadan. Demikian dikutip dari Antara, Selasa (20/8).

Mengenai skema penyaluran program tersebut, Dadan menyatakan bahwa arahan dari Presiden Jokowi dan Prabowo akan menentukan hal tersebut.

Presiden Jokowi, menurut Dadan, menginginkan program ini tidak hanya terbatas pada anak sekolah tetapi juga mencakup budaya hidup sehat secara lebih luas.

"Beliau inginkan agar badan gizi tidak cuma melaksanakan program makan bergizi gratis kepada anak sekolah, tapi lebih luas dari itu, utamanya budaya hidup sehat," katanya.

Sebagai contoh, daun kelor akan dikenalkan kepada anak-anak sebagai bagian dari upaya peningkatan pengetahuan gizi. Nantinya, pelaksanaan program tersebut melalui unit pelayanan di tiap daerah. Dengan rincian anggaran akan disampaikan lebih lanjut oleh Presiden.

"Ini kan badan nasional, nantinya ada unit pelayanan di tiap wilayah," katanya.