Komjen BG tersangka, warga Solo desak Jokowi buka lowongan kapolri

Salah satu persyaratan yang tertulis di banner ialah calon kapolri bukan tersangka.

Pro kontra pelantikan calon Kapolri, Komjen Budi Gunawan, terus bergulir. Tak hanya di kalangan elit politik, namun juga di arus bawah. Mereka mempergunjingkan calon Kapolri yang telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh KPK, namun disisi lain DPR RI melalui rapat paripurna telah meloloskan pria kelahiran Solo tersebut dalam fit and proper test. Yang artinya presiden Joko Widodo (Jokowi) tinggal melantik calon Kapolri.

Pro kontra pencalonan dan pelantikan Budi Gunawan juga terjadi di kalangan masyarakat. Setelah pendukung Jokowi salam dua jari menolak pelantikan Kapolri, di Solo seorang warga juga melakukan hal sama. Dengan membawa banner kuning, ia menggelar aksi tunggal di bawah patung Slamet Riyadi, Bundaran Gladag, Solo, Jumat (16/1).

"Lowongan Kerja, dibutuhkan calon Kapolri. Persyaratan: Bukan tersangka. Visi : Mewujudkan Polri hebat, dipercaya rakyat. Lamaran: Dikirim ke Presiden. KPK: Keluarga pembenci Korupsi."

Itulah kalimat yang tertulis dalam banner yang dibawa oleh Bambang Saptono, warga Laweyan Solo. Sebagai warga ia prihatin, calon Kapolri yang akan memimpin institusi penegakan hukum di Indonesia merupakan tersangka korupsi. Ia mengimbau agar Jokowi membuka lowongan calon Kapolri secara terbuka.

"Kami sebagai rakyat tidak suka melihat polemik ini. Perwira tinggi Polri yang baik dan bersih di Mabes banyak. Kenapa harus yang bermasalah yang dipilih. Ayo sebagai presiden Jokowi membuka kembali lowongan kerja untuk kandidat-kandidat Kapolri yang baru. Siapapun perwira tinggi harus boleh ikut berlomba-lomba menduduki kursi Kapolri. Para perwira tinggi Polri harus diberi kesempatan ikut fit and proper test di DPR RI. Sehingga dari situ akan muncul tokoh yang benar-benar terbaik," ujar Bambang.

Menurut Bambang, tokoh petinggi Polri di Indonesia yang baik sangat banyak. Namun secara spesifik enggan menyebutkan nama. Ia berharap presiden bisa secara obyektif memilih calon Kapolri yang terbaik, yang bersih dari berbagai permasalahan termasuk korupsi.

"Yang terpenting dalam hal ini, secara obyektif sajalah, silakan untuk perwira tinggi yang baik mendaftar sebagai kandidat Kapolri, agar dinilai oleh DPR, kemudian KPK juga menyoroti bersih atau tidak. Nah dari situ akan muncul calon Kapolri yang luar biasa," pungkasnya.