Komnas HAM Minta TNI-Polri Koordinasi dengan Kepala Suku Redam Kerusuhan Papua
Menurut dia, tindakan tersebut lebih baik daripada melakukan kekerasan.
Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara menyarankan agar aparat keamanan TNI dan Polri melakukan koordinasi dengan tokoh adat, agama, dan kepala suku Papua, untuk meredam konflik di Bumi Cenderawasih itu. Menurut dia, tindakan tersebut lebih baik daripada melakukan kekerasan.
"Misalnya dengan koordinasi bersama tokoh agama, adat, Pemda, kepala suku, kan bisa dilakukan sehingga tidak hanya fungsi penindakan. Ini penting dilakukan," ujar Beka saat ditemui di Kawasan Cikini Jakarta Pusat, Sabtu (31/8).
-
Kenapa situasi baku tembak di Papua semakin memanas? Anggota Brimob dan TNI pun kerap terlibat baku tembak dengan para teroris di Papua yang semakin lama mulai berani menyerang TNI dan Polri yang berjaga di sana.
-
Bagaimana cara menyelesaikan konflik Papua, menurut para akademisi dan ahli? Semua itu dilakukan melalui pendekatan pengakuan hak sipil politik, ekonomi sosial budaya, memperkuat pendidikan untuk kesadaran hak, dan memperkuat kualitas SDM anak muda dengan pendidikan adat dan pendidikan nasional.
-
Kenapa konflik Papua semakin meningkat, meskipun pembangunan di wilayah tersebut digalakkan? Sekretaris Gugus Tugas Papua UGM Arie Ruhyanto mengatakan bahwa angka kekerasan di Papua meningkat di tengah gencarnya proses pembangunan oleh pemerintah.
-
Apa yang dilakukan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Papua? Pak Kapolri beliau jam 5 sudah berada di Papua, dengan Panglima TNI. Jadi beliau tidak bisa hadir, karena beliau tidak bisa hadir tentunya kita tidak mengikutsertakan para pejabat lainnya. Sehingga murni kita adalah PP Polri pada acara hari ini ya.
-
Siapa yang mengemukakan perlunya masukan dari masyarakat dan ahli untuk menyelesaikan konflik Papua? “Kami sangat ingin mendengar masukan saran dan pandangan dalam mencari akar rumput permasalahan di tanah Papua serta memberikan solusi atas permasalahan yang terjadi,” kata Yayan dikutip dari Liputan6.com.
-
Bantuan apa yang disalurkan Kementan untuk masyarakat Papua? Kementan merespons cepat adanya cuaca ekstrem yang mengakibatkan 6 warga Puncak Papua meninggal dunia. "Kami sampaikan terimakasih karena kementan memberi bantuan terhadap masyarakat terdampak cuaca ektrem secara cepat. Saya kira ini sangat bermanfaat untuk masyarakat di tiga distrik yang terdampak yaitu Agandugume, Lambewi dan Oneri," ujar Darwin di Posko Tanggap Darurat Bencana Kabupaten Puncak, Jalan Haetubun Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Senin (7/8).
Menurut dia, tindakan ini juga tepat untuk mencegah pelanggaran HAM yang sering dituduhkan kepada aparat keamanan. Beka mengingatkan tugas polisi bukan hanya mengamankan, namun juga mencegah pelanggaran HAM setiap ada kericuhan.
"Tugas polisi bukan hanya saat peristiwa terjadi. Tapi juga mencegahnya, ada fungsi intelijen. Ketika ada indikasi segala macem fungsi intelijen bekerja," jelasnya.
Untuk mencegahnya, Beka meminta agar anggota TNI-Polri mempelajari kondisi masyarakat Papua sehingga tidak salah saat mengambil tindakan. Contohnya, mengamati budaya dan psikologis warga Papua.
"Sehingga mereka tidak salah dalam mengambil tindakan di lapangan. Ini penting diketahui teman-teman TNI-POLRI jadi gak begitu saja bertindak," jelasnya.
Seperti diketahui, hampir dua minggu sejak dugaan tindakan rasisme terhadap mahasiswa Papua di Jawa Timur terjadi. Namun, aksi protes berujung kerusuhan yang dilakukan masyarakat Papua kembali terjadi di Jayapura pada, Kamis 29 Agustus 2019.
Sehari setelah kerusuhan di Ibu Kota Papua itu, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggelar rapat terbatas terkait penanganan di Papua. Dalam rapat tersebut, Jokowi meminta agar terus menjaga keamanan dan ketertiban di Bumi Cendrawasih itu.
"Rapat terbatas kita bahas mengenai penanganan di Papua dan saya berharap disampaikan jaga keamanan dan jaga ketertiban," kata Jokowi saat membuka ratas di Istana Merdeka Jakarta Pusat, Jumat 30 Agustus 2019.
Dia meminta agar siapapun yang melanggar hukum ditindak tegas. Tidak ada toleransi bagi perusuh dan pihak yang berbuat anarkis.
"Juga memerintahkan aparat keamanan menindak tegas siapa pun yang lakukan tindakan rasialis dalam bentuk apapun dan saya dapat laporan hukum dilakukan baik aparat hukum maupun oknum sipil maupun militer yang lakukan tindakan itu juga dikerjakan tanpa kecuali," tegas Jokowi.
Reporter: Lizsa Egeham
Baca juga:
Tuntut 2 Rekan Dibebaskan, Aliansi Mahasiswa Papua Geruduk Polda Metro
30 Orang Ditetapkan Tersangka Kerusuhan di Abepura Papua
Mahfud MD Tegaskan Konstitusi Melarang Referendum Papua
Tokoh Papua Minta Polisi Bijak Usut Pengibar Bendera Bintang Kejora di Depan Istana
2 Korlap Aksi Demo Bawa Bendera Bintang Kejora di Istana Ditangkap